Klitih di DIY Terus Berulang Akibat Lemahnya Kontrol Sosial dan Pembiaran Budaya Kekerasan

SuaraJogja.id - Tagar DIY darurat klitih sempat meramaikan jagad maya pascakembali terjadinya kasus kekerasan jalanan yang mengakibatkan korban luka. Berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah pun berkomentar terkait fenomena yang terus berulang ini ini.

"[Klitih] ini kan satu bentuk kekerasan jalanan yang mungkin campuran antara kenakalan dengan budaya kekerasan yang kemudian terbiarkan sehingga menjadi lazim [dilakukan]," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (29/12/2021).

Untuk mengatasi fenomena klitih ini, peran keluarga sangat penting. Keluarga harus meletakkan nilai damai dan antikekerasan sejak dini. Konsep keluarga harus memasukkan dimensi pemuliaan manusia dan perdamaian yang diinternalisasi dalam pola kehidupan keluarga.

Lembaga pendidikan perlu melakukan reorientasi pembelajaran untuk lebih preventif dan kuratif terhadap tindakan kekerasan dan asusila dan kejahatan lainnya.  Lembaga pendidikan tidak boleh grogi atau gagap dan kehilangan perspektif dalam menjalankan fungsi edukasi dalam menghadapi kekerasan dan tindakan asusila dan persoalan korupsi.

"Asusila pun juga perlu dimasukkan dalam perspektif pendidikan karena jadi problem sosial juga," ujarnya.

Sementara dari aspek masyarakat dan institusi hukum, fenomena klitih terus berulang akibat kontrol sosial yang lemah. Kenakalan tersebut terbiarkan karena masyarakat tidak memfungsikan kontrol sosial.

"Perlu kerja simultan dan keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat [untuk mengatasi klitih]. Kalau kemudian DIY sebagai kota pendidikan justru muncul [klitih], maka ketiganya perlu reorientasi dan instropeksi kenapa terjadi," tandasnya.

Secara terpisah, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di kantor BPK DIY mengungkapkan Pemda sebenarnya sudah pernah memiliki lembaga yang menangani kenakalan anak. Namun program tersebut membutuhkan biaya yang mahal karena penanganan kenakalan anak tidak bisa selesai tanpa adanya peran serta dari keluarga.

"Semua harus dikumpulkan untuk diberi pemahaman, dialog. Ya memang tidak mudah kalau [penanganan klitih] hanya satu keluarga. Kalau sepuluh [orang] ya ada sepuluh kepala keluarga [yang perlu mendapatkan penanganan]. Memerlukan biaya mahal, lembaga [penanganan kenakalan remaja] minta Rp3-4 juta untuk penanganan keluarga," ungkapnya.

Baca Juga: Kustini: Klitih Bukan Anak Nakal, tapi Kreativitas yang Harus Diarahkan

Ditambahkan Bupati Sleman, Kustini mengungkapkan, Pemkab akan melakukukan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam penanganan kekerasan jalanan. Sehingga para pelaku kekerasan bisa mendapatkan pembinaan yang tepat.

"Kalau yang sudah melakukan tindakan kriminal ya diserahkan polisi, kalau yang belum ya ditangani agar jadi anak yang cerdas dan terarah," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi