SuaraJogja.id - Sebanyak enam pelaku klitih di Jalan Kaliurang KM 9, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman berhasil diamankan polisi. Sejumlah barang bukti mulai dari celurit hingga pecahan botol turut disita.
Salah satu pelaku yang terlibat, RM (18) warga Sinduadi, Mlati, Sleman mengakui kepemilikan senjata tajam berupa celurit yang digunakannya untuk menganiaya korban. Bahkan ia mengatakan bahwa celurit itu merupakan hasil buatannya sendiri.
"Iya (yang punya celurit). Celurit bikin sendiri," kata RM kepada awak media, ketika dihadirkan di Mapolres, Rabu (29/12/2021).
Sementara itu, Kapolres Sleman AKBP Wachyu Tri Budi Sulistyono menuturkan bahwa peran tersangka RM ini adalah yang melakukan pembacokan terhadap korban dengan senjata tajam tersebut.
"RM ini yang membacok korban dua kali menggunakan celurit," ujar Wachyu.
Tidak hanya celurit yang diamankan kepolisian sebagai barang bukti dari peristiwa ini. Ada pula beberapa sepeda motor, sebilah senjata tajam lain berbentuk seperti gergaji, hingga pecahan botol bir.
"Kemudian ada senjata tajam gergaji yang dibawa oleh pelaku tapi diakui tidak digunakan tetap kita amankan juga dari rumah para pelaku ini," terangnya.
Wachyu mengatakan dari penganiayaan tersebut korban berinisial DHP (16) mengalami luka di punggung kemudian telapak tangan. Bahkan korban juga mengalami luka robek dengan telunjuk jari yang juga nyaris putus serta gigi patah termasuk delapn luka jahitan.
"Sebenarnya korban ada dua. Tapi yang satu hanya memar saja di tangan. Lainnya lari. Jadi yang sepeda motor itu yang menjadi korban, yang boncengan," ucapnya.
Baca Juga: Apa Itu Klitih? Ini Penjelasan Soal Aksi Kriminal Remaja Yogyakarta
"Sekarang (korban pembacokan) sudah sehat dan pulang ke rumah, sempat dirawat sebentar saja. Dijahit saja terus langsung pulang. Tidak ada opname juga. Sambungnya.
Berdasarkan pengakuan para pelaku, kata Wachyu, semuanya baru sekali ini melakukan perbuatan kejahatan. Saat ini pihaknya juga masih mendalami terkait dengan ada tidaknya keterlibatan geng dari para pelaku tersebut.
Saat ini keenam tersangka sudah diamankan dan ditahan di Polres Sleman. Dengan beberapa pasal yang diterapkan yaitu Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 ancaman 12 tahun.
Kemudian Pasal 80 ayat 2 Jo 76 C UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara dengan denda maksimal Rp100 juta. Serta Pasal 170 KUHP ancaman 7 tahun penjara dan Pasal 351 KUH Pidana ancaman 5 tahun penjara.
Berita Terkait
-
Pelaku Klitih di Jakal Dicokok, Ini Tampang Tersangka dan Sajam yang Dipakai Menganiaya
-
Klitih di DIY Terus Berulang Akibat Lemahnya Kontrol Sosial dan Pembiaran Budaya Kekerasan
-
Buat Laporan Palsu Kejahatan Jalanan, Tersangka yang Ingin Viral Ternyata Residivis
-
Ingin Viral, Remaja Buat Laporan Palsu ke Polisi Jadi Korban Kejahatan Jalanan
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik