SuaraJogja.id - Pemda DIY menggadeng sejumlah pihak untuk melakukan pengawasan tempat-tempat nongkrong di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya aksi kekerasan jalanan atau klitih yang kembali marak di DIY.
"Kebanyakan [kasus klitih] diawali dengan nongkrong. Karenanya kita minta pemilik warung atau angkringan ikut mengedukasi [remaja] yang mengarah pada [tindakan kekerasan jalanan]. Jangan dibiarkan, laporkan ke polisi atau TNI," ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) DIY, Dewo Isnu Broto di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (11/01/2022).
Menurut Dewo, diskusi bersama akan dilakukan sejumlah pihak seperti TNI/Polri dan akademisi Rabu (12/1/2022) besok. Diskusi membahas program preventif dalam penanganan kekerasan jalanan.
Selain itu pemetaan persoalan yang menjadi penyebab klitih. Dengan demikian bisa dicari solusi efektif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan jalanan.
Baca Juga: Viral Video Diduga Klitih di Barat Tugu Kota Jogja, Begini Kronologinya
Kerjasama semua pihak ini sangat dibutuhkan karena penanganan klitih tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh tanggungjawab bersama semua pihak agar penanganan lebih efektif.
Penanganan preventif kejahatan jalanan juga dilakukan di sekolah-sekolah. Peserta didik perlu disadarkan untuk tidak melakukan kejahatan jalanan yang tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga orang lain.
"Kalau penelitian [tentang kejahatan jalanan] kan sudah banyak dilakukan lembaga swasta atau LSM. Sekarang yang dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen di pemerintah dan masyarakat untuk menangani [klitih]," tandasnya.
Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengungkapkan kekerasan jalanan yang dilakukan oknum anak anak dan remaja di DIY harus ditangani secara serius. Sudah banyak korban luka hingga meninggal akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh pelaku di usia anak dan remaja ini.
"Tidak boleh lagi ke depan peristiwa kekerasan jalanan berulang tiap saat. Pemda DIY harus tuntaskan penanganan kejahatan anak dan remaja usia sekolah ini," ungkapnya.
Baca Juga: Marak Klitih, Viral Baliho Solo Dipasang di Jogja Promosi Liburan Aman
Eko menambahkan, salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui edukasi bagi orang tua dan anak-anak terutama usia sekolah agar mengerti budi pekerti dan tidak lagi terlibat kejahatan. Para guru dan tokoh masyarakat juga perlu ikut berperan dalam mengedukasi publik, terutama pada anak dan remaja di usia sekolah agar taat hukum.
Berita Terkait
-
Kerugian Negara Ratusan Triliun di Kasus Pertamina, DPR Soroti Pengawasan Kementerian BUMN
-
KAI Perketat Pengawasan Jalur Kereta Jelang Mudik Lebaran 2025
-
Danantara Punya Dana Jumbo, ICW Soroti Minimnya Pengawasan
-
Judi Online Tak Berkutik! Google Perketat Pengawasan di Semua Platform
-
Terungkap! Pemangkasan Anggaran Dilakukan Sepihak oleh Pemerintah Pusat
Terpopuler
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- Jabat Tangan Erick Thohir dengan Bos Baru Shin Tae-yong, Ada Apa?
- TIPU UGM Daftarkan Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi ke Pengadilan
- Rebut Mic dari Pengacara, Adab Lisa Mariana Kena Sentil Psikolog: Emang Ini Sinetron?
Pilihan
-
Massa Dikabarkan Geruduk Rumah Jokowi Soal Ijazah Palsu, Hercules: Itu Asli, Jangan Cari Masalah!
-
Koster Minta Dinas Pertanian Bali Belajar ke Israel : Jangan Gitu-Gitu Aja, Nggak Akan Maju
-
Tanpa Tedeng Aling-aling, Pramono Sebut Bank DKI Tidak Dikelola Profesional: Banyak Kasus Terus!
-
5 HP Murah Mirip iPhone 16: Harga Mulai Sejutaan, Bikin Orang Terkecoh!
-
Kiprah La Nyalla Mattalitti Saat Geger Geden PSSI Kini Rumahnya Digeledah KPK
Terkini
-
Guru Besar UGM Dipecat Karena Kekerasan Seksual, Kok Masih Digaji? UGM Buka Suara
-
Diminta Tunjukkan Ijazah Asli, Dekan Fakultas Kehutanan UGM: Ada di Pak Jokowi
-
Heboh Ijazah Jokowi, UGM Tegas: Kami Punya Bukti, Skripsi Tersimpan di Perpustakaan
-
Banknotes SAR untuk Living Cost Jemaah Haji 2025 dari BRI: Dukungan Proaktif Layanan Haji
-
UGM Dituding Tak Berani Jujur Soal Ijazah Jokowi, Amien Rais: Ada Tekanan Kekuasaan