Pembangunan Tol Jogja-Bawen Mulai Kebut, Penggantian Lahan Gedung SD N Banyurejo 1 Masih Belum Jelas

SuaraJogja.id - Nasib pengurusan penggantian lahan dan gedung SD N Banyurejo 1, Tempel, Kabupaten Sleman yang tergusur proyek tol Jogja-Bawen hingga kini masih belum jelas.

Komite SD N Banyurejo 1 Purnomo mengatakan, calon tanah pengganti yang akan menjadi lokasi pembangunan SD yang baru, merupakan tanah kas desa.

Saat ini, tahapan penyiapan lahan tersebut berada di pemerintah kalurahan. Pemerintah Kalurahan sebelumnya telah berdiskusi dan menerima masukan dari warga, perihal lokasi tanah pengganti. Kalurahan pula yang mengusulkan tanah pengganti kepada Gubernur DIY. Mengingat calon tanah pengganti merupakan tanah kas desa.

"Kalau dari sisi administrasi ya sudah 90 persen, sekarang tahapannya sudah bukan di kami lagi. 10 persen sisanya ada di tingkat panitikisma. Hingga saat ini belum tahu seperti apa," ujarnya, Senin (12/4/2022).

Pihaknya hanya bisa berharap pengelola tol bertanggungjawab atas nasib sekolah. Karena bangunan gedung sekolah merupakan fasilitas publik yang mendapat jaminan dari pihak proyek tol.

"Sekolah baru bisa digusur bila sudah ada pengganti. Kalau digusur sebelum ada pengganti, kami akan protes, itu kan kesepakatan sejak awal," terangnya.

Kepala SD N Banyurejo 1 Ismana mengatakan, sekolah bersama dengan komite sudah berupaya maksimal hingga ke tingkat pemerintah kalurahan. 

Pihak kalurahan, sudah menyetujui tanah yang berada sekitar 200 meter dari sekolah, menjadi tanah kas desa pengganti. Di sanalah nantinya gedung baru SD N Banyurejo 1 akan dibangun, sebelum pihak tol merobohkan bangunan lama.

Menurut Ismana, sekolah berada di bawah wewenang Dinas Pendidikan Sleman, yang tentunya membuat kapasitas mereka terbatas. Khususnya dalam membahas kelanjutan relokasi dan dimulainya pembangunan gedung baru.

Baca Juga: Profil Seto Nurdiantoro, Pelatih Anyar PSS Sleman yang Pernah Didepak Manajemen Elang Jawa

"Kami hanya bisa meminta bantuan Disdik untuk membahasnya bersama BKAD. Kalau langsung ke BKAD tidak bisa," tuturnya.

Sebagai aset pemerintah kabupaten, Dinas Pendidikan yang kemudian punya wewenang berkoordinasi maupun berkomunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah, lanjut Ismana. 

Mengingat proyek tol akan memasuki tahap pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat, ia berharap realisasi ganti untung dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya agar bangunan baru bisa lekas dibangun. Baik pemda atau pusat, tidak saling lempar tanggung jawab.

Memiliki luas 2.950 meter persegi, tanah kas desa yang akan menjadi pengganti lokasi sekolah juga memiliki luasan yang sama. Sekolah berharap, semua berjalan sesuai yang disampaikan dalam sosialisasi. 

"Kalau pembangunan sedini mungkin, pembangunan tidak akan asal-asalan. Dibangun sedini mungkin demi kualitas dan mengedepankan asas keselamatan gedung," ucapnya.

Kepala Disdik Sleman Ery Widaryana menyebut, Pemkab Sleman baru akan membangun sekolah apabila sudah ada penggantian [ganti untung cair].