Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo | Hiskia Andika Weadcaksana
Selasa, 27 September 2022 | 18:25 WIB
Pedagang menata seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Rabu (11/5/2022). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraJogja.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mendorong masyarakat dapat melapor apabila ada keberatan terkait dengan penjualan seragam di sekolah. Hal ini guna menindaklanjuti praktik tak sesuai aturan mengenai seragam para peserta didik.

"Kalau kami ketika ada laporan tentu akan ditindaklanjuti. Apalagi kalau masyarakat membuat surat pengaduan, kami akan tindak lanjut," kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Herwatan kepada awak media, Selasa (27/9/2022).

Apalagi jika ada dugaan mark up atau penambahan harga saat jual-beli seragam itu. Sebab hal praktik itu sudah dilarang dan tertera di undang-undang. 

Herwatan menuturkan bahwa pelapor perlu melengkapi sejumlah dokumen dan bukti-bukti pelanggaran yang dimaksud. Guna mengungkap pelanggaran dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: ORI DIY Sebut Jual Beli Seragam Pada PPDB 2022 Bisa Mencapai Rp10 Miliar, Disdik Sleman: Tak Semua Sekolah Melakukan Itu

Jika memang laporan tersebut memenuhi unsur pidana. Maka, kata Herwatan penyidik Kejati DIY akan turun untuk langsung menindaklanjuti temuan itu agar dapat diproses secara hukum yang berlaku.

"Jadi saran saya, masyarakat yang mengetahui bikin surat lalu dilampirkan dokumen-dokumen yang diketahui. Misalnya dokumen yang menunjukan harga (seragam) itu di-mark up. Nanti dilampirkan di dalam kaporan pengaduannya," paparnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto menambahkan bahwa kepolisian membuka pintu seluas-luasnya jika memang ada masyarakat yang ingin melapor. Pihaknya siap menindaklanjuti laporan itu sesuai denhan tugas dan kewajibannya. 

"Kalaupun ada laporan dari masyrakat tentang adanya potensi korupsi pasti akan kita tindaklanjuti. Itu tentu langkah pertama adalah penyelidikan. Apakah didalam penyedlidikan itu unsur yang dilaporkan masyarakat merupakan tindak pidana atau bukan," ujar Yuli.

Disampaikan Yuli, hingga saat ini belum ada masyarakat yang melapor terkait dengan keberatan mark up harga seragam khususnya yang terjadi di sekolah negeri.

Baca Juga: Terpopuler: Viral SMP Negeri di Bandung Jual Beli Seragam, Pengakuan Wartawan Korban Penculikan di Karawang

"Saat ini karena itu masih temuan, belum ada rekomendasi ORI DIY. Itu setahu saya belum ada laporan secara resmi kepada kepolisian. Silakan saja siapa pun bisa melaporkan," tegasnya.

Load More