SuaraJogja.id - Anggota Tim Advokasi Klitih untuk Andi (TAKA), Yogi Zul Fadli mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim dalam memvonis terdakwa Andi bersalah dalam perkara kejahatan jalanan di sekitar Jalan Gedongkuning, Kotagede, Kota Yogyakarta yang menewaskan seorang korban pada Minggu (3/4/2022) dini hari lalu.
Kekecewaan itu ditambah dengan uraian perbuatan yang dilakukan Andi terkait kasus klitih Gedongkuning dari majelis hakim yang tidak terlalu jelas.
Seperti diketahui bahwa perbuatan para terdakwa itu dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu.
"Yang juga kami kecewakan adalah uraian yang disampaikan oleh hakim tidak tampak jelas sebenarnya uraian yang dilakukan oleh terdakwa Andi itu apa, itu tidak ada, kan kemudian penuntut umum menggunakan pasal 170 dimana itu kekerasan secara bersama-sama," kata Yogi kepada awak media seusai sidang di PN Yogyakarta, Selasa (8/11/2022).
Baca Juga: Dipenuhi Orang, Begini Suasana Persidangan Putusan Klitih Gedongkuning
"Nah dalam pertimbangan putusan hakim tadi itu kami tidak mendengar hakim memberikan uraian perbuatan apa yang kemudian dilakukan oleh terdakwa Andi. Kalau dia melakukan kekerasan, kekerasan yang seperti apa, terus posisinya dimana ketika melakukan kekerasan itu, dengan cara bagaimana. Itu yang kemudian tidak nampak dalam uraian pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim tadi," paparnya.
Putusan majelis hakim itu disesalkan oleh Yogi. Sehingga pihaknya memutuskan untuk mengajukan upaya banding terhadap vonis tersebut.
Pihaknya juga menanyakan apa peran Andi dalam perkara ini. Mengingat memang uraian perbuatan terdakwa Andi dari majelis hakim dalam putusan ini tak jelas.
"Kalau kemudian menggunakan Pasal 170 maka harus ada perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Nah kekerasan yang seperti apa yang dilakukan oleh Andi itu enggak ada. Toh kemudian faktanya memang Andi enggak pernah melakukan kekerasan dan enggak pernah ada di sana (TKP) sama sekali," tegasnya.
Ia memaparkan bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan ke persidangan pun oleh kuasa hukum itu memang saling terpadu atau terkait. Para saksi pun menjelaskan dengan runtut kejadian malam itu.
Dalam persidangan pun majelis hakim justru mengesampingkan saksi-saksi pendukung itu dengan alasan mereka adalah teman-teman satu kelompok terdakwa. Padahal alasan itu tak berdasar, sebab semua saksi yang dihadirkan pun sudah disumpah.
Sehingga seharusnya hal itu bisa menjadi mekanisme objektif untuk melihat bagaimana kebenaran itu disampaikan. Bukan justru dikesampingkan begitu saja.
"Kalau kemudian saksi-saksi yang disumpah tidak dipakai lantas apa gunanya ada KUHP, dimana dalam KUHP itu mengatur bahwa saksi yang akan memberikan keterangan itu ya harus disumpah. Kalau kemudian enggak dipakai, enggak dipertimbangkan untuk memberikan putusan ya enggak ada gunanya ada KUHP di Indonesia," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Hari Ini
-
Skandal Suap Vonis Bebas Ronald Tannur: Giliran Kuasa Hukum Dicecar Kejagung
-
Tak Boleh Dilanggar! Ini Hak Ammar Zoni yang Masih Wajib Dipenuhi Irish Bella meski Sudah Nikah Lagi
-
RK Ikut Kecewa: Timnas Indonesia Harusnya Menang, Cuma Wasitnya...
-
Sosok Aristo Pangaribuan, Kuasa Hukum CAT Korban Asusila Eks Ketua KPU Hasyim Asyari
Tag
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terbang Tinggi Jelang akhir Pekan, Tembus Rp1.520.000/Gram
-
Dinilai Hina Janda, Ridwan Kamil Kena Semprot Susi Pudjiastuti: Mau Omong Apa?
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
Terkini
-
Terpidana Mati Mary Jane Bakal Dipindah ke Filipina, Begini Tanggapan Komnas HAM
-
Ratusan TPS Masuk Kategori Rawan, Bawaslu Kulon Progo Intensifkan Pengawasan
-
Banyak Aduan Tidak Ditindaklanjuti, Front Masyarakat Madani Laporkan Bawaslu Sleman ke Ombudsman DIY
-
Viral Video Truk Buang Sampah Ilegal di Hutan Gunungkidul, WALHI Desak Pemda DIY Bertindak
-
Timses Pede Heroe-Pena Menang Pilkada Yogyakarta, Target 40 Persen Suara Terkunci