Wanti-wanti soal Khotbah Salat Idul Fitri Jelang Tahun Politik, MUI DIY Berikan Catatan Ini

SuaraJogja.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan catatan terkait dengan isi khotbah pada pelaksanaan salat Idul Fitri 1444 Hijriah nanti. Mengingat suasana yang semakin dekat dengan tahun politik.

Ketua Umum MUI DIY Machasin menyatakan khotbah pada salat Idul Fitri mendatang harusnya masih tetap bertema kebersamaan. Meskipun mungkin sejumlah pihak sudah menentukan pilihan pada 2024 nanti tapi rasa saling menghormati harus tetap dijunjung tinggi.

"Khotbah tetap menjaga kebersamaan, kita menyikapi pilihan-pilihan itu persis seperti menyikapi perbedaan hari raya itu. Jadi silakan milih siapa saja, silakan mendukung siapa saja tapi jangan lupa bahwa kita ini saudara," ujar Machasin di Kantor MUI DIY, dikutip Selasa (18/4/2023).

Perbedaan pilihan dalam mendukung calon pemimpin pada 2024 mendatang seharusnya tidak menjadi perdebatan di masyarakat. Apalagi bahkan sampai kemudian merusak persatuan di Indonesia.

Baca Juga: Polemik Surat Wali Kota Sukabumi Soal Penggunaan Fasum untuk Salat Idul Fitri, PP Muhamadiyah Buka Suara

"Kita ini membangun bersama Indonesia, jangan sampai Indonesia ini dirusak karena pemilihan, karena pilihan yang berbeda lalu rusak itu jangan sampai terjadi seperti itu," tegasnya.

Disampaikan Machasin, menyebut track record kurang baik dari seseorang calon pemimpin itu sah-sah saja. Namun yang harus diperhatikan adalah penyampaian itu tidak boleh dengan tujuan semata-mata hanya ingin menjelek-jelekkan orang.

"Tetapi menunjukkan bahwa orang ini punya sikap ini, punya tabiat seperti ini boleh. Setiap orang yang akan menjadi pemimpin itu boleh diketahui ya istilahnya njobo njerone itu diketahui karena itu akan kita pilih," tuturnya.

"Kan tidak mesti orang yang sudah punya kelemahan lalu tidak kita pilih. Kita pilih tapi dengan kesadaran bahwa tidak ada orang yang sempurna dan yang lain mestinya juga disebut," imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa membuka aib orang memang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau untuk keperluan apakah orang itu bisa diterima atau tidak, dalam hal ini calon pemimpin maka beritanya itu wajib mengetahui aib yang bersangkutan.

Baca Juga: Muhammadiyah Tak Diizinkan Gelar Salat Idul Fitri di Lapangan Merdeka Sukabumi, Begini Reaksi Menag

"Setelah diketahui, aibnya sekian, sifat baiknya sekian oh kalau begitu bisa diterima, kalau aibnya sering berbohong ya tidak bisa diterima. Jadi kita kotbah mengarah ke situ," ucapnya.