SuaraJogja.id - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY) Budhi Masturi menyoroti carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 sistem zonasi di Yogyakarta. Menurutnya tidak semata dari aspek teknis saja tetapi lebih pada pemikiran atau mindset masyarakat yang belum berubah.
Disampaikan Budhi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) maupun Pemda tidak pernah melakukan kampanye secara masif terkait hal ini. Termasuk dalam mengubah mindset masyarakat tentang sekolah favorit.
"Padahal mindset tentang favoritisme sekolah menjadi masalah paling mendasar dari carut marutnya PPDB sistem zonasi selama ini," kata Budhi, Senin (10/7/2023).
Hal itu kemudian membuat orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya masuk ke sekolah tertentu pilihan mereka. Termasuk cara-cara yang kemudian tidak patut, seperti numpang KK, perjokian wali, manipulasi data kemiskinan, dan masih banyak lagi.
"Itu karena mereka ingin anaknya sekolah di sekolah yang mereka anggap favorit. Padahal sekolah yang difavoritkan tidak selalu identik dengan kualitas mutu akademik keluarannya," ungkapnya.
"Sebuah sekolah difavoritkan anak-anak bisa jadi karena tim basketnya keren, pensinya [pentas seni] keren," imbuhnya.
Di DIY, sendiri, kata Budhi, sistem zonasi mulai memperlihatkan hasil. Persebaran siswa pintar atau berkualitas mulai merata di berbagai sekolah dan tidak hanya pada sekolah yang difavoritkan.
"Juara lomba penelitian, karya ilmiah, yang sebelum PPDB zonasi dipegang sekolah itu-itu saja, sekarang sudah bergeser ke sekolah lain yang selama ini tidak diperhitungkan. Sayangnya, mindset orang tua yang belum berubah," tuturnya.
Oleh sebab itu, Budhi menyarankan Kemendikbudristek maupun Pemda perlu merancang sebuah program. Baik berupa kampanye dan propaganda yang tujuannya untuk mengubah dan membangun mindset baru tentang sistem zonasi ini.
Baca Juga: Jangan Sampai Ketinggalan, Sistem Zonasi PPDB Depok Dimulai Hari Ini
Tak hanya semata-mata mengubah mindset saja. Pihaknya mendorong pemerataan sarana dan prasarana di setiap sekolah harus dilakukan.
"Itu untuk keadilan akses dan pemerataan mutu siswa dan tentu saja juga harus diimbangi dengan upaya pemerataan sarpras sekolah dan sebaran guru berkualitas," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Dukung Konektivitas Sumatra Barat, BRI Masuk Sindikasi Pembiayaan Flyover Sitinjau Lauik
-
Hidup dalam Bayang Kejang, Derita Panjang Penderita Epilepsi di Tengah Layanan Terbatas
-
Rayakan Tahun Baru di MORAZEN Yogyakarta, Jelajah Cita Rasa 4 Benua dalam Satu Malam
-
Derita Berubah Asa, Jembatan Kewek Ditutup Justru Jadi Berkah Ratusan Pedagang Menara Kopi
-
BRI Perkuat Pemerataan Ekonomi Lewat AgenBRILink di Perbatasan, Seperti Muhammad Yusuf di Sebatik