SuaraJogja.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta daerah serius menangani maraknya kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) maupun tanah desa. Termasuk memproses pelaku secara hukum bila menggunakan TKD dan tanah desa tidak sesuai perizinan yang marak di DIY.
"Kalau urusan penyalahgunaan [tkd] pastilah proses hukum karena kita negara hukum itu akan berurusan dengan hukum," papar Mendes di sela ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDGs in the Village Level di Yogyakarta, Selasa (25/07/2023).
Menurut Halim, Kemendes DPTT mulai menyusun Tata Ruang Kawasan Pedesaan. Menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kementerian tersebut merumuskan konsep tata ruang kawasan pedesaan.
Perumusan konsep tersebut dilakukan karena saat ini ada lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Banyak TKD atau tanah desa, terutama di wilayah pinggiran kota yang digunakan tidak sesuai peruntukan. Misalnya dibangun perumahan, kafe dan lain sebagainya.
"Misalnya beberapa waktu lalu kita mendapat keluhan banyak dari desa-desa di wilayah kendal jawa tengah yang berada di pinggiran pinggiran kota banyak sekali [dibangun] perumahan-perumahan baru yang cenderung tidak melibatkan pemerintah desa, apalagi warga masyarakat desa. Nah itu menjadi bagian tata kelola desa," tandasnya.
Halim menambahkan, alih-alih mengeksplorasi tanah desa dan TKD secara berlebihan, Kemendes telah merumuskan SDGs Desa dengan 18 poin utama di dalamnya. Banyak aspek disentuh melalui program itu seperti desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, sejahtera, energi bersih, pertumbuhan ekonomi merata, infrastruktur sesuai, aman dan nyaman, peduli lingkungan laut-darat, tanggap perubahan iklim, kemitraan dan kelembagaan desa dinamis serta budaya desa adaptif.
"Kelembagaan desa dinamis serta budaya desa adaptif ini menjadi ruh SDGs Desa. Kita punya 75 ribu lebih desa, sehingga harapannya seluruhnya bisa berkembang maju dan membawa dampak pada masyarakat desa serta negara," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Unjuk Rasa hingga Saling Dorong,Mahasiswa Papua Sebut Kolonialisme Masih Tumbuh
-
Upacara HUT RI ke-81 di Kulon Progo Berlangsung Tanpa Tenda Pejabat, Seluruh Peserta Berdiri Sejajar
-
Ketika Persoalan Bangsa Tak Kunjung Usai, Bendera 25 Meter Mengingatkan Arti Cinta Tanah Air
-
Civitas Akademika Jogja Pilih Sindir MBG, Kopdes hingga Korupsi Lewat Karnaval Kemerdekaan
-
Perubahan Iklim Mulai Menggerus Produktivitas Ternak, Pakar UGM Dorong Strategi Baru