SuaraJogja.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta daerah serius menangani maraknya kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) maupun tanah desa. Termasuk memproses pelaku secara hukum bila menggunakan TKD dan tanah desa tidak sesuai perizinan yang marak di DIY.
"Kalau urusan penyalahgunaan [tkd] pastilah proses hukum karena kita negara hukum itu akan berurusan dengan hukum," papar Mendes di sela ASEAN Collaborative Forum on Localizing 2030 SDGs in the Village Level di Yogyakarta, Selasa (25/07/2023).
Menurut Halim, Kemendes DPTT mulai menyusun Tata Ruang Kawasan Pedesaan. Menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kementerian tersebut merumuskan konsep tata ruang kawasan pedesaan.
Perumusan konsep tersebut dilakukan karena saat ini ada lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Banyak TKD atau tanah desa, terutama di wilayah pinggiran kota yang digunakan tidak sesuai peruntukan. Misalnya dibangun perumahan, kafe dan lain sebagainya.
"Misalnya beberapa waktu lalu kita mendapat keluhan banyak dari desa-desa di wilayah kendal jawa tengah yang berada di pinggiran pinggiran kota banyak sekali [dibangun] perumahan-perumahan baru yang cenderung tidak melibatkan pemerintah desa, apalagi warga masyarakat desa. Nah itu menjadi bagian tata kelola desa," tandasnya.
Halim menambahkan, alih-alih mengeksplorasi tanah desa dan TKD secara berlebihan, Kemendes telah merumuskan SDGs Desa dengan 18 poin utama di dalamnya. Banyak aspek disentuh melalui program itu seperti desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, sejahtera, energi bersih, pertumbuhan ekonomi merata, infrastruktur sesuai, aman dan nyaman, peduli lingkungan laut-darat, tanggap perubahan iklim, kemitraan dan kelembagaan desa dinamis serta budaya desa adaptif.
"Kelembagaan desa dinamis serta budaya desa adaptif ini menjadi ruh SDGs Desa. Kita punya 75 ribu lebih desa, sehingga harapannya seluruhnya bisa berkembang maju dan membawa dampak pada masyarakat desa serta negara," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- WNI Tentara Bayaran Rusia, Rendi Apriyanto Sempat Kirim Duit ke Ortu Tapi Rekening Diblokir
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- Kekayaan Jusuf Hamka yang Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi
- Jaksa Agung Burhanuddin Muncul di Istana, Bantah Bakal Dilantik jadi Jampidum
- 3 Sepatu Lokal Paling Nyaman dan Empuk untuk Jalan Terbaik Menurut Review
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Bahlil Rangkap Menteri dan Menko, Pengamat Sebut Prabowo Selamatkan Agenda Politik 2029
-
Resep Kuliner Tradisional Mulai Hilang, 45 Persen Warisan Gastronomi Indonesia Terancam Punah
-
Keluarga Eks-Napiter Terjebak Stigma, Deradikalisasi Dinilai Tak Cukup Sasar Pelaku
-
JPW: Kapolri Baru Tak Berdampak Jika Pekerjaan Rumah Dibiarkan Mangkrak
-
Pratikno dan Listyo Sigit Kena Resuffle, Prabowo Disebut Bersih-bersih Orang Jokowi