SuaraJogja.id - Pemkab Gunungkidul menggelar apel siaga darurat kekeringan, Rabu (30/8/2023). Pemkab Gunungkidul percaya diri menghadapi kekeringan yang diperkirakan bakal sampai awal tahun 2024 mendatang. Sebab, anggaran droping air tahun 2023 belum dipakai secara keseluruhan.
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta untuk menanggulangi bencana kekeringan ini, pihaknya melibatkan berbagai pihak. Hal ini dilakukan guna menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan air di sektor pertanian maupun peternakan.
"Ke depan, kami terus mendorong peningkatan sekilas komponen masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan potensi bencana yang dihadapi," ujar dia, Rabu.
Untuk menanggulangi bencana kekeringan ini, Pemkab Gunungkidul melibatkan berbagai pihak guna menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan air di sektor pertanian maupun peternakan. Selain Polres, pihaknya juga melibatkan Kodim dan Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
Baca Juga: Kemarau Panjang Diprediksi Terjadi Hingga Tahun Depan, 25 Kapanewon di DIY Alami Kekeringan
Sunaryanta menyebutkan, kekeringan merupakan bencana yang selalu terulang setiap tahunnya. Oleh karena itu, pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan infrastruktur penyediaan air bersih baik pipanisasi ataupun menambah jaringan Pamsimas serta PDAM.
"Sekarang di tahun 2023 ini kecukupan air di Gunungkidul itu sudah mencapai 89 persen," klaim Bupati.
Oleh karenanya, pemerintah bakal terus melakukan intervensi pembangunan di tahun 2023 ini. Dan di tahun 2023 ini pihaknya memproyeksikan membangun infrastruktur air bersih dengan anggaran sekitar Rp80 miliar lebih sehingga rasio kecukupan air bersih bisa meningkat lebih dari angka sekarang 89 persen.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Purwono mengatakan sampai saat ini dropping air terus dilaksanakan.
Sebanyak 11 Kecamatan Menggunakan Anggaran Belanja Air
Baca Juga: Puncak Musim Kemarau, Petani Gunungkidul Diminta Percepat Olah Lahan Persiapan Musim Tanam I
Dia mengakui untuk dropping air memang menyerap anggaran dari pemerintah. Ada yang dikelola oleh kecamatan dan ada yang dikelola oleh BPBD.
Berita Terkait
-
Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak, Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor
-
Salurkan Bantuan Sanitasi Layak dan Air Bersih, PNM Peduli Masa Depan Sehat
-
Menjelajahi Desa Wisata Nglanggeran: Desa Wisata Terbaik Dunia
-
Tak Lagi Khawatir Kekeringan Air, Pertamina Bangun Sanitasi Air Bersih di 131 Daerah
-
IIF Dorong Ketersediaan Akses Air Bersih di Indonesia
Terpopuler
- Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
- Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
- Jabat Tangan Erick Thohir dengan Bos Baru Shin Tae-yong, Ada Apa?
- TIPU UGM Daftarkan Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi ke Pengadilan
- Rebut Mic dari Pengacara, Adab Lisa Mariana Kena Sentil Psikolog: Emang Ini Sinetron?
Pilihan
-
Massa Dikabarkan Geruduk Rumah Jokowi Soal Ijazah Palsu, Hercules: Itu Asli, Jangan Cari Masalah!
-
Koster Minta Dinas Pertanian Bali Belajar ke Israel : Jangan Gitu-Gitu Aja, Nggak Akan Maju
-
Tanpa Tedeng Aling-aling, Pramono Sebut Bank DKI Tidak Dikelola Profesional: Banyak Kasus Terus!
-
5 HP Murah Mirip iPhone 16: Harga Mulai Sejutaan, Bikin Orang Terkecoh!
-
Kiprah La Nyalla Mattalitti Saat Geger Geden PSSI Kini Rumahnya Digeledah KPK
Terkini
-
Guru Besar UGM Dipecat Karena Kekerasan Seksual, Kok Masih Digaji? UGM Buka Suara
-
Diminta Tunjukkan Ijazah Asli, Dekan Fakultas Kehutanan UGM: Ada di Pak Jokowi
-
Heboh Ijazah Jokowi, UGM Tegas: Kami Punya Bukti, Skripsi Tersimpan di Perpustakaan
-
Banknotes SAR untuk Living Cost Jemaah Haji 2025 dari BRI: Dukungan Proaktif Layanan Haji
-
UGM Dituding Tak Berani Jujur Soal Ijazah Jokowi, Amien Rais: Ada Tekanan Kekuasaan