Sempat Dibekukan Akibat Kasus Dugaan Kekerasan Seksual, Status Keanggotaan MF di BEM FMIPA UNY Dikembalikan

SuaraJogja.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sempat membekukan status keanggotan MF (21), selaku tertuduh dalam kasus dugaan kekerasan seksual. Namun kasus yang ternyata hanya hoaks tersebut membuat status keanggotaan akan dikembalikan.

Ketua BEM FMIPA UNY Doni Setyawan menuturkan pembekuan MF kemarin memang diberlakukan hingga kasus ini benar-benar jelas. Setelah menemui titik terang dan terbukti bahwa kasus ini hanya hoaks maka surat keputusan sebelumnya itu tak berlaku lagi.

"Seperti surat keputusan yang sudah BEM [keluarkan] dengan surat keputusan ketua BEM itu akan ada tindakan jika hal ini benar, jika ini salah. Jadi nanti ditunggu aja surat keputusan yang baru," kata Doni ditemui di Mapolda DIY, Senin (13/11/2023).

Terungkapnya kasus hoaks oleh kepolisian ini, kata Doni sekaligus menggugurkan surat keputusan soal pembekuan status keanggotaan MF di BEM FMIPA UNY.

Baca Juga: Mahasiswa UNY Jadi Tersangka Usai Sebar Hoaks Dugaan Kekerasan Seksual, Kampus Siap Berikan Sanksi

"Jadi pastinya kalau sudah ada konfirmasi kebenaran ini bahwa surat keputusan sebelumnya sudah gugur. Nanti akan dimunculkan surat keputusan baru. Bakal tetap melanjutkan seperti biasanya sebagai pengurus BEM sampai menyelesaikan amanah yang sama-sama kita berikan," tuturnya.

Diungkapkan Doni, kondisi MF sendiri saat ini masih tampak terpukul atas kejadian yang menimpanya. Pihak BEM serta kampus akan terus memberikan dukungan kepada MF pascaperistiwa ini.

Termasuk memberikan pendampingan kepada yang bersangkutan ke depan. Tak hanya melalui BEM saja tetapi juga dari pihak kampus dan universitas.

"Pastinya untuk pendampingan, komunikasi kita entah dari pengurus BEM, pihak fakultas ataupun satgas UNY tidak pernah luput, atau tidak berhenti komunikasi kepada MF ini dan pastinya kerabat-kerabatnya juga kita bangun komunikasi," ujarnya.

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumberdaya FMIPA UNY, Ali Mahmudi mengatakan pihak kampus masih membutuhkan waktu terkait dengan pemulihan nama baik korban atas beredarnya berita hoaks ini. Pihaknya saat ini akan berkoordinasi terlebih dulu dengan pimpinan di UNY.

Baca Juga: Kabar Kekerasan Seksual yang Dilakukan MF Dipastikan Hoaks, UNY: Proses Hukum Harus Ditegakkan

"Kami nanti akan konsultasi dulu dengan pimpinan. Ini berita betul-betul baru bagi kami. Jadi nanti biar kami konsultasi dulu agar langkah kami juga prosedural," tandas Ali.

Sebelumnya polisi telah memastikan bahwa dugaan kekerasan seksual yang dialami mahasiswa baru (maba) oleh salah satu pengurus BEM FMIPA UNY adalah berita bohong atau hoaks. Saat ini satu tersangka berinisial RAN (19) telah diamankan.

Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Idham Mahdi mengungkapkan bahwa tersangka RAN ternyata juga merupakan mahasiswa UNY. Hingga saat ini pihaknya masih mendalami status yang bersangkutan.

"[Adik kelas korban] masih kita dalami, satu fakultas," kata Idham di Mapolda DIY, Senin.

Polisi menyebut motif tersangka menyebar hoaks itu adalah karena sakit hati. Dimulai dari tidak diterimanya yang bersangkutan di salah satu organisasi di kampus beberapa waktu lalu.

"Motifnya adalah sakit hati karena pada saat itu RAN mendaftar di salah satu komunitas mahasiswa dia ditolak dan MF yang diterima," ungkapnya.

Tak hanya itu, tersangka RAN juga sakit hati akibat pernah ditegur oleh korban MF (21). Kejadian itu saat keduanya berada dalam sebuah acara kampus yang sama.

"Kemudian berlanjut RAN menjadi panitia festival politik FMIPA dia ditegur oleh MF melalui japri wa, artinya tentang kegiatan tersebut. Sehingga RAN merasa sakit hati dan dia melakukan mengupload postingan (hoaks kekerasan seksual) tersebut," imbuhnya.

Akibat perbuatannya RAN disangkakan dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

"Dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara," imbuhnya.