Sentil Politik Dinasti DIY, Pakar Politik Sebut Ade Armando hanya Ingin Bela Prabowo-Gibran

SuaraJogja.id - Pakar politik UGM, Arya Budi ikut berkomentar terkait pernyataan politisi PSI, Ade Armando Sabtu (02/11/2023) yang menyentil politik dinasti di DIY saat mengomentari aksi unjuk rasa BEM UI, UGM dan sejumlah BEM lain yang salah satu isunya tentang politik dinas dalam pilpres 2024. Komentar di sosial media (sosmed) yang kontroversial dan membuat warga Yogyakarta protes ke DPW PSI DIY dinilai mestinya tidak perlu disampaikan Ade Armando.

Pernyataan tersebut bukanlah isu yang baru. Apalagi UU Nomor 13 tentang Keistimewaan DIY sudah disahkan sejak 2012 lalu. Artinya negara mengakui keistimewaan DIY, termasuk dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan secara turun temurun alih-alih pemilihan .

"[Dinasti politik di diy] itu bukan isu lagi, tapi kenyataan politik karena disepakati oleh anggota dewan dan ekskutif [pada 2012]," ujar Arya Budi, Senin (04/12/2023).

Menurut Arya, pernyataan Ade Armando yang menyinggung soal dinasti politik di DIY sebenarnya merupakan argumen defensifnya. Alih-alih diperuntukkan untuk menyerang DIY, pernyataan itu dimaksudkan untuk membela pasangan capres- cawapres yang diusung PSI dalam Pilpres 2024 mendatang, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putera Presiden Joko Widodo (jokowi).

Arya meyakini Ade Armando mengerti benar tentang keistimewaan DIY. Apalagi dia sebelum menjadi politisi merupakan akademisi. Dia hanya memberi contoh bilamana politik dinasti terjadi di DIY, tak hanya  di istana.

"Dia ingin menyampaikan bahwa ada politik dinasti yang sedang bekerja dan dilembagakan tidak usah jauh-jauh ke istana. Intinya kan dia ingin membela capres-cawapres yang diusung karena dia mengusung prabowo-gibran yang sangat kencang nuansa dinastinya, saya kira itu pesan sebagai argumen defensif atas pencalonan pencawapresan gibran, bukan dia (Ade Armando-red) tidak tahu soal Jogja," tandasnya.

Arya menambahkan, keistimewaan DIY memang unik. Dia pernah membuat riset yang dipublikasikan di jurnal internasional dan bereputasi berjudul 'Obedient Liberals Monarchy Enclave in Yogyakarta'. Obedient liberal ialah orang-orang yang berpandangan liberal tapi patuh atau bangga terhadap sistem kekuasaan yang bekerja di Jogja.

Dalam riset tersebut, 70 persen lebih masyarakat DIY menyetujui dengan model pemerintahan yang ditetapkan alih-alih dipilih.  Hanya sekitar 25 persen warga DIY yang menyatakan tidak setuju dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Banyak faktornya yang kemudian saya sebut masyarakat Jogja obedient in liberal, jadi sebenarnya bukan hanya konsensus elit tapi ternyata publiknya juga setuju dengan sirkulasi kekuasaan yang turun temurun karena angkanya cukup besar," paparnya.

Baca Juga: Satpol PP Tak Tahu Menahu Soal Puluhan Baliho PSI yang Hilang Usai Pernyataan Ade Armando, Ini Kata DPD PSI Gunungkidul

Masyarakat DIY, tambah Arya juga unik. Sebab mereka di satu sisi setuju dengan ide elektoral tapi di sisi lain mereka bangga dengan DIY yang memiliki akar sejarah yang tinggi dan memandang bahwa kekuasaan yang dikerjakan secara turun temurun itu jadi salah satu 'warisan' politik yang terus dijaga.

"Sistem di Jogja bukan hanya konsensus atau kesepakatan elit tapi warganya juga ternyata demikian, dalam tanda petik hati-hati dalam mengkritik Jogja karena bisa jadi yang dihadapi bukan hanya orang keraton tapi juga cukup banyak warga di jogja," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi