Soal Nasib Hak Angket, Ganjar Pranowo: Biar Partai dan Parlemen yang Membahas

SuaraJogja.id - Nasib hak angket di DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 kian tak jelas. Bahkan hingga saat ini kriteria untuk menggulirkan hak angket tersebut belum terpenuhi.

Terkait hal tersebut, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai semua berada di ruang parlemen. Ia tak memiliki kuasa lagi untuk menggulirkan hak angket tersebut.

"Oh itu nanti di parlemen, saya bukan anggota dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas," kata Ganjar ditemui di kediamannya di Sleman, DIY, Rabu (24/4/2024).

Disampaikan mantan Gubernur Jawa Tengah itu, tugas dirinya sebagai capres bersama sang cawapres Mahfud MD telah berhenti. Terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres kemarin diputuskan.

"Tugas saya dan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding," ucapnya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng bicara soal kemungkinan pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Ia tak menampik bahwa usulan hak angket makin berat untuk diwujudkan.

"Itu problemnya di politik, angket itu kan bukan problem kita, bukan problem masyarakat sipil, angket itu sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan dua fraksi. 25 dan 2 fraksi masalahnya adalah ada nggak, cukup dua partai yang mau mengajukan?" kata Uceng ditemui di Fakultas Hukum UGM, Selasa (24/4/2024).

Apalagi saat ini berhembus kabar Partai NasDem yang mulai mengurungkan niatnya. Kemudian praktis hanya menyisakan PKS dan PKB.

PKB pun, dinilai Uceng, kemungkinan juga memilih merapat kepada pemerintah melihat DNA PKB selama ini. Tersisa ada PDI Perjuangan dan PKS saja yang sekiranya masih dapat mengusulkan hak angket ini.

Baca Juga: Hari Pertama Lebaran, Mahfud MD Halal Bihalal ke Rumah Ganjar Pranowo di Sleman

"Tinggal PDIP dengan PKS. Nah PDI dan PKS itu tidak terlalu kuat sebenarnya karena mereka hanya 20-an persen, kan ada namanya paling bagus sistem presidensil itu sebenarnya penguasa itu cuman 50 sampai 60 persen. Jadi oposisinya ada sekitar 40 sampai 50 persen," terangnya.

"Cuma kadang-kadang oversize koalisinya, bisa 60 sampai 70 persen. Kalau Indonesia sekarang bukan 60-70 lagi, itu super-super big size karena 82 persen, kan Pak Jokowi itu kan 82 persen terakhir itu," sambungnya.

Sehingga menurutnya kombinasi antara PDIP dan PKS saja tidak cukup kuat untuk menggulirkan hak angket itu.

"Nah kalau PDIP bersatu bersama PKS paling menjadi 20-24 persen. Masih oversize koalisi, masih enggak terlalu kuat sebenarnya," imbuhnya.

PKS Berjuang Sendiri

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, merasa partainya berjuang sendiri saat mengusulkan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Syaikhu menyebut, syarat mengusulkan hak angket harus berasal dari minimal dua fraksi di Parlemen.

"Nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas pada untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada dua fraksi dengan 25 penandatanganan," kata Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

"Itu lah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket," lanjutnya.

Sementara itu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut wacana hak angket DPR sudah tidak relevan untuk dibahas usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil Pilpres 2024.

"Sejujurnya, membuat hak angket sudah tidak up to date lagi. Untuk kondisional hari ini. Itu menurut NasDem," kata Surya di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Kendati demikian harapan agar hak angket tetap berjalan di gedung dewan kembali disampaikan. Kali ini berasal dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

"Saya dari PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan," kata pria yang dipanggil Cak Imin kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Cak Imin mengatakan hak angket tersebut dapat mengevaluasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu. Dengan cara apa? evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu," ucapnya.