SuaraJogja.id - PDIP Kota Yogyakarta mulai membuka pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota pada Senin (29/04/2024). Sejumlah syarat ditetapkan DPC PDIP Kota Yogyakarta bagi mereka yang ingin maju lewat parpol tersebut dalam proses pendaftaran yang berlangsung sampai 20 Mei 2024 mendatang.
"Pemimpin Kota Yogyakarta harus mampu menghadirkan kebijakan publik yang membawa kesejahteraan dan membahagiakan hatinya rakyat," papar Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin (29/04/2024).
Salah satu kriteria, menurut Eko adalah mereka yang bisa mengatasi persoalan sampah di Kota Yogyakarta. Sebab saat ini sampah menjadi persoalan serius yang dihadapi Kota Yogyakarta.
Padahal Kota Yogyakarta merupakan wajah dari perjuangan kebangsaan Indonesia. Pernah menjadi ibukota negara, Sumbu Filosofi di Kota Yogyakarta bahkan sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO.
Baca Juga: Dituding Lakukan Politik Praktis di Pilkada Jogja, Kemendagri Didesak Copot Singgih Raharjo
Meski tak menyebut larangan Penjabat (Pj) Walikota, Singgih Raharjo untuk ikut mendaftar bacalon walikota dari PDIP, Eko menilai saat ini Pemkot Yogyakarta saat ini belum juga mampu mengatasi masalah sampah dengan optimal. Banyak sampah terlihat berserakan di berbagai titik dan tidak ditangani dengan serius.
"Kita masih menemukan sampah yang menumpuk di berbagai sudut kota. Ini memerlukan komitmen yang kuat. Kalau masalah sampah ini masalah yang luar biasa, maka harus ditangani dengan cara yang luar biasa. Jadi kedepan harus lahir pemimpin yang punya komitmen untuk membalut tata kota yang bersih dari sampah," tandasnya.
Eko menyebutkan, partai tersebut membuka kesempatan pada siapapun untuk mendaftarkan diri sebagai bacalon walikota/wakil walikota dari PDIP. Parpol itu juga memberikan kesempatan pada kader PDIP untuk mengambil formulir dan mendaftarkan diri.
Yang terpenting bacalon yang diajukan harus memiliki kesamaan gerak ideologis, cinta tanah air dan berkomitmen penuh menjalankan amanat konstitusi, UUD 1945 dan Pancasila. Terlebih melalui Pilkada 2024, partai itu mentargetkan kemenangan.
"PDI Perjuangan terbuka berdialog semua pihak, termasuk berkoalisi dengan partai lainnya," jelasnya.
Eko menyebutkan, sesuai kewenangan yang ada, PDI Perjuangan Yogyakarta akan menerima seluruh pendaftaran bacalon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dan melaporkan ke DPD dan DPP PDIP untuk diproses. Siapapun sosok yang direkomendasikan oleh DPP PDIP untuk maju pilkada, DPC PDIP beserta seluruh Banteng Jogja siap untuk memenangkannya.
"Kita akan laksanakan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dengan turun bertemu rakyat," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
KPU Dogiyai Gelar Debat Publik Kedua Pilkada 2024
-
Miris! Seksisme jadi Alat Kampanye Demi Raih Suara, Komnas Perempuan Sentil Parpol: Harusnya Didik Cakada Agar...
-
Mau Daftar KPPS? Pahami Dulu Tugas dan Gajinya di Pilkada 2024
-
Jumlah Pemilih Pilkada 2024 Sebanyak 203 Juta Orang, KPU Pastikan Rekap Data Sudah Benar
-
Meki Nawipa Kritik Kartu Papua Tengah Sejahtera, Janji Manis Tanpa Realita
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Jordi Onsu Terang-terangan Ngaku Temukan Ketenangan dalam Islam
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
AI Ancam Lapangan Kerja?, Layanan Customer Experience justru Buat Peluang Baru
-
Dampak Kemenangan Donald Trump bagi Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Tantangan Diplomasi
-
Pengawasan Miras di DIY sangat Lemah, Sosiolog UGM Tawarkan Solusi Ini
-
Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
-
Ini Perbedaan Alergi Susu dan Intoleransi Laktosa pada Anak