SuaraJogja.id - Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar pesimis dengan masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya akan sangat sulit dan butuh waktu lama mengembalikan KPK seperti sedia kala.
"Kalau masa depan KPK saya kira nyaris tidak ada, karena tidak ada faktor yang bisa menguatkan itu KPK," kata pria yang akrab disapa Uceng ditemui University Club UGM, Rabu (10/7/2024).
Kendati masa depan komisi antirasuah itu disebut sudah nyaris tak ada. Uceng bilang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia masih bisa diusahakan.
Ada dua level yang setidaknya harus dilakukan untuk membuat pemberantasan korupsi itu berjalan. Pertama tergantung dengan perbaikan dari sisi KPK dan kedua seberapa faktor lain di luar KPK bekerja untuk memperbaiki penegakan hukum.
"Faktor lain itu faktor di luar KPK, misalnya kayak kejaksaan, kepolisian, ombudsman, lembaga-lembaga lain. Jadi dua itu tuh parameter yang bisa kita pakai," ujarnya.
"KPK apakah mungkin bisa diselamatkan? Ya tergantung ekspektasi kita, KPK mau jadi kayak apa," imbuhnya.
Sulit bagi KPK untuk menjadi seperti di awal era yang dibanggakan bangsa. Apalagi disejajarkan dengan lembaga mumpuni lain yang berada di luar negeri.
"Saya kira itu sulit, karena independensinya ilang, kalau ini berarti harus diubah undang-undang 19 (UU KPK) kan harus diperbaiki, harus dimasukkan komisioner yang lebih bagus," tegasnya.
Terkait perbaikan KPK sendiri tidak bisa dilakukan dalam semalam saja. Perlu proses panjang untuk mengembalikan KPK menjadi dibanggakan seperti dulu lagi.
"Kalau faktor KPK-nya tergantung KPK bisa diperbaiki atau tidak. Perbaiki KPK ini agak panjang, enggak mungkin, bahwa mungkin masuk komisioner baik, ya mudah-mudahan. Saya berdoa walaupun saya pesimis tapi saya berdoa, ya mudah-mudahan masuk yang bagus. Sehingga sedikit ada kemajuan lah untuk KPK. Walaupun undang-undangnya buruk," ungkapnya.
Meskipun dengan kondisi yang tidak ideal ini, Uceng berharap pemberantasan korupsi secara luas tidak lantas lenyap. Menurutnya masih ada banyak ruang untuk melakukan pemberantasan korupsi.
"Kalau masa depan pemberantasan korupsi saya kira enggak boleh hilang. Kalau KPK gagal ya harus kita perbaiki kejaksaan dan kepolisian. Kalau kejaksaan dan kepolisian gagal kita membangun ulang KPK, kalau bangun ulang KPK juga gagal maka lembaga-lembaga lain yang menyokong pemberantasan korupsi itu yang harus kita paksa dan kuatkan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pukat UGM: Judi Online di KPK, Tanda Parah Runtuhnya Integritas
-
Aroma Politik Kian Menyengat di Balik Kasus Harun Masiku, KPK Diragukan?
-
Pukat UGM Nantikan Realisasi Janji KPK Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi
-
Pukat UGM: KPK Tidak Punya Alasan Untuk Tak Segera Tangkap Harun Masiku
-
Pejabat Rutan KPK Terlibat Pungli Cuma Disuruh Minta Maaf, Pukat UGM: Konsekuensi Revisi UU KPK
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026
-
Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
-
Prameks Jogja Bakal Tembus Kebumen, Tarif Masih Misteri, Izin Operasi Dikebut Jelang 1 Desember
-
JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun