SuaraJogja.id - Puluhan pedagang Teras Malioboro 2 melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur DIY, Jumat (2/8/2024). Massa yang kebanyakan perempuan tersebut tersebut membawa spanduk dan berpakaian hitam menuntut kejelasan nasib mereka.
Ketua Koperasi Teras Malioboro 2, Aris Usman disela aksi mengungkapkan, kedatangan mereka ke Kantor Gubernur DIY bukan tanpa alasan. Mereka tidak mendapatkan kejelasan terkait relokasi dari Pemkot Yogyakarta maupun Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Sebab selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam rencana relokasi tahap kedua.
"Selama ini kami tidak pernah dilibatkan, terutama dari awal sampai akhir [untuk relokasi]. Tapi pada kenyataannya, kami di dinas kota, terutama Dinas Kebudayaan dan UPT Malioboro, berada di ruang tertutup, kami tidak pernah dilibatkan," paparnya.
Padahal bagi pedagang, menurut Aris hanya ingin dilibatkan dalam program relokasi yang dilakukan Pemkot Yogyakarta. Selain itu relokasi yang dilakukan pun akan menyejahterakan alih-alih menyengsarakan mereka.
Namun aspirasi tersebut disebut Aris tidak juga diperhatikan Pemkot. Karenanya para pedagang mendatangi Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta untuk mengadukan nasib mereka.
Keterlibatan pedagang dalam proses relokasi dirasa penting, termasuk mengetahui tempat dan ukuran lapak yang akan mereka dapat.
Hal itu penting karena merekalah yang nantinya menjadi pelaku usaha sehingga keterlibatan mereka membuat pedagang bisa menempatkan diri di tempat yang tidak mereka ketahui.
"Kami adalah pelaku, bukan barang, kami adalah manusia. Karenanya Kami ke Pemda DIY [mengadu], ya karena sebagai pemangku kebijakan. Kalau di kota kan, sifatnya sebagai pelaksana kebijakan. Tapi harapannya, ke depan [pedagang bisa] menyuarakan aspirasi langsung ke Pemda DIY," ungkap dia.
Aris mengaku mendapat informasi bila para pedagang Malioboro Teras Malioboro 2 akan direlokasi jilid dua ke Jalan Ketandan dan Jalan Beskalan. Mereka akan direlokasi ke lapak ukuran 60x60 cm di bangunan tiga lantai dengan yang dinilai tidak strategis.
Baca Juga: Mahasiswi UNISA Tewas Usai Hindari Pemuda Bersenjata Tajam, JPW Desak Polisi Tangkap Pelaku
Karenanya mereka menuntut kejelasan nasib karena Pemda pun juga tidak memberikan jawaban pasti. Padahal Pemda sebelumnya memberikan kesempatan para pedagang bertemu pemangku kebijakan di tingkat Pemda DIY.
"Belum ada komunikasi sama sekali [dengan pemda] karenanya kami kesini," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Sahid Tour Siap Berangkatkan 492 Jamaah Haji, Beri Bekal Lewat Program Manasik 3 Hari
-
Long Weekend May Day di Jogja: Siapkan Payung, Hujan Ringan Diprediksi Guyur Kota Pelajar
-
Duh! Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Pernah Tersandung Kasus Korupsi
-
Upah Rendah dan Eksploitasi Pengasuh Jadi Akar Kekerasan di Daycare
-
Fakta Persidangan: Hakim Ungkap Dana Hibah untuk Masyarakat, Tak Ada Bukti Sri Purnomo Ambil Manfaat