SuaraJogja.id - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) menyatakan sedang mengkaji keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Kajian dilakukan mengingat konsensi tambang akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
"Bagi Forum Rektor PTMA, ini adalah kajian baru yang harus kita cermati," ujar Ketua Forum Rektor PTMA sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budiyanto disela 8th International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI) di Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).
Menurut Gunawan, kajian dilakukan PTMA dengan melihat keputusan konsesi tambang tersebut dari perspektif keilmuan alih-alih politik. Diskusi-diskusi awal telah dilakukan, namun belum sampai pada tahap teknis.
"Kita masih melakukan kajian. Bukan hanya kajian tentang bagaimana kita melakukan upaya penambangan itu, tetapi juga dampak sosialnya," ungkapnya.
Gunawan menambahkan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian terkait isu konsesi tambang adalah potensi konflik agraria. Akan ada dampak sosial yang terjadi di lingkungan maupun di masyarakatnya.
"Manakala kita membuka sebuah proyek yang membebaskan lahan begitu besar, pasti akan muncul konflik agraria," tandasnya.
Forum Rektor PTMA berharap dapat mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan perspektif yang lebih baik. Gunawan menyatakan forum tersebut akan terus melakukan kajian mendalam terhadap keputusan ini, termasuk mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Forum Rektor PTMA mengenai dukungan atau penolakan terhadap keputusan PP Muhammadiyah. Gunawan menegaskan bahwa forum masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan.
"Yang menentukan adalah siapa yang memegangnya. Kalau yang memegang orang yang tidak baik, pisau itu bisa menjadi senjata yang berbahaya. Ilmu, sama," imbuhnya.
Baca Juga: Heroe dan Singgih Tersingkir, Golkar DIY Usung Afnan Hadikusumo jadi Calon Wali Kota Jogja
Sebelumnya PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Meski hingga saat ini masih muncul pro dan kontra di tingkat internal Muhammadiyah.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
7 Fakta Mengerikan di Balik Gas Tertawa yang Sedang Viral di Medsos, Bisa Berujung Maut!
-
Bye-bye Trauma Mobil Bekas! Ini 5 Pilihan Tahun Muda di Bawah Rp80 Juta, Dijamin Irit dan Awet
-
Progres Pembangunan Tol Jogja-Solo Seksi 2 di Sleman Awal Tahun 2026 Capai 78 Persen
-
Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
-
Puncak Musim Hujan Januari-Februari, Kota Jogja Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana