SuaraJogja.id - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA) menyatakan sedang mengkaji keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Kajian dilakukan mengingat konsensi tambang akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
"Bagi Forum Rektor PTMA, ini adalah kajian baru yang harus kita cermati," ujar Ketua Forum Rektor PTMA sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budiyanto disela 8th International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI) di Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).
Menurut Gunawan, kajian dilakukan PTMA dengan melihat keputusan konsesi tambang tersebut dari perspektif keilmuan alih-alih politik. Diskusi-diskusi awal telah dilakukan, namun belum sampai pada tahap teknis.
"Kita masih melakukan kajian. Bukan hanya kajian tentang bagaimana kita melakukan upaya penambangan itu, tetapi juga dampak sosialnya," ungkapnya.
Baca Juga: Heroe dan Singgih Tersingkir, Golkar DIY Usung Afnan Hadikusumo jadi Calon Wali Kota Jogja
Gunawan menambahkan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian terkait isu konsesi tambang adalah potensi konflik agraria. Akan ada dampak sosial yang terjadi di lingkungan maupun di masyarakatnya.
"Manakala kita membuka sebuah proyek yang membebaskan lahan begitu besar, pasti akan muncul konflik agraria," tandasnya.
Forum Rektor PTMA berharap dapat mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan perspektif yang lebih baik. Gunawan menyatakan forum tersebut akan terus melakukan kajian mendalam terhadap keputusan ini, termasuk mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Forum Rektor PTMA mengenai dukungan atau penolakan terhadap keputusan PP Muhammadiyah. Gunawan menegaskan bahwa forum masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan.
"Yang menentukan adalah siapa yang memegangnya. Kalau yang memegang orang yang tidak baik, pisau itu bisa menjadi senjata yang berbahaya. Ilmu, sama," imbuhnya.
Baca Juga: Jebakan Politik? Pengamat Curigai Izin Tambang untuk 'Bungkam' Ormas
Sebelumnya PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Meski hingga saat ini masih muncul pro dan kontra di tingkat internal Muhammadiyah.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Dari Setoran Hingga Tembakan: Polisi di Lingkaran Tambang Ilegal
-
Pasca Quick Count, Megawati Soroti Campur Tangan Kekuasaan di Pilkada
-
Dijuluki Tambang "Elang", Harta Karun Emas Terbesar Dunia Ditemukan di Bumi Sumbawa Barat
-
Apatis atau Aktif? Menguak Peran Pemilih Muda dalam Pilkada
-
Usai Pantau Quick Count, Megawati Nyatakan Sikap Politik Prihatin: Demokrasi Terancam Mati!
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Review Hidup Peternak Lele: Game Simulasi Bagaimana Rasanya Jadi Juragan Ikan
-
Jangan Lewatkan! Lowongan Kerja OJK 2024 Terbaru, Cek Syaratnya Di Sini
-
4 Rekomendasi HP Gaming Murah Rp 2 jutaan Memori Besar Performa Handal, Terbaik November 2024
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
Terkini
-
Sirekap di Jogja Sempat Bermasalah, Petugas Tak Bisa Unggah Data TPS
-
KDRT Tinggi di Gamping, Pemkab Sleman Luncurkan Layanan Konseling Keliling
-
Korban Laka Tunggal di DAM Cangkring Bertambah, Ini Identitasnya
-
Turun Dibanding 2020 hingga 10 Persen, KPU Ungkap Alasan Partisipasi Pemilu Berkurang
-
Miris, Pelajar Kelas 10 Sebuah SMK di Gunungkidul Dicabuli Ayah Tirinya Berulang Kali