Pakar Politik: Tak Satupun Peserta Pilkada di DIY Siap Atasi Sampah Dalam Janji Politiknya, Padahal Sangat Krusial

SuaraJogja.id - Pakar politik UGM, Abdul Gaffar Karim menyatakan, meski masa kampanye Pilkada 2024 sudah dimulai, hingga saat ini belum juga ada pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota di Yogyakarta yang menyuarakan masalah sampah. Padahal desentralisasi sampah menjadi masalah yang sangat krusial di kabupaten/kota di Yogyakarta. 

Bahkan mereka tidak berani menyampaikan janji politik mengatasi masalah sampah. Para kandidat bahkan dinilai menghindari janji politik terkait penanganan sampah.

"Janji politik sekarang cenderung dicatat sangat baik oleh masyarakat, dan mereka saya yakin menghindari menyenggol isu-isu yang berat. Dan kita tahu masalah sampah di DIY ini tidak mudah, dan kabupaten/kota sedang menerima banyak beban karena selama ini kabupaten/kota tidak punya pengalaman mengelola sampah karena cenderung dikelola propinsi," ungkap Gaffar di Yogyakarta, Sabtu (28/9/2024).

Desentralisasi sampah yang mengembalikan regulasi penanganan sampah ke kabupaten/kota, menurut dosen Fisipol UGM tersebut bukan pilihan yang tepat sebagai janji politik paslon yang bertarung dalam pilkada mendatang. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi banyak kandidat.

Apalagi pilkada nanti diikuti sejumlah petahana yang dalam masa kepemimpinannya mengalami banyak masalah dalam mengatasi sampah. Contohnya di Sleman yang hingga kini tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam pengelolaan sampah. 

"Edaran pemkab sleman selama ini selalu silahkan warga aturan warga atur sendiri [sampah], silahkan pilah, nanti dinas sampah hanya akan mengangkut sampah yang bisa didaur ulang. [Sampah] yang tidak bisa didaur ulang katanya diurus sendiri di rumah tangga. Ini [pemkab] tidak mau rugi banget pemkab sleman ini. [Sampah] yang didaur ulang kan bisa jadi uang. Harusnya justru yang didaur ulang bisa dikelola oleh warga untuk menjadi penghasilkan di bank sampah," tandasnya.

Kondisi serupa nampaknya juga terjadi di kabupaten/kota. Kesulitan dalam pengelolaan sampah itu, lanjut Gaffar nampaknya jadi dilema bagi kandidat bupati/walikota Yogyakarta.

Apalagi di Sleman ataupun Bantul, kedua petahana baik bupati dan wakil bupati berpisah dan saling bertarung alam pilkada nanti. Mereka sangat dilematis bila saling menyerang dengan isu sampah karena selama ini keduanya berada di dalam sistem pemerintahan.

"Bila mereka mengkritisi masalah sampah, berarti mereka mengkritisi diri sendiri," imbuhnya.

Baca Juga: KPU Wanti-wanti Para Peserta Pilkada Kulon Progo Tak Boleh Terima Sumbangan BUMD

Kontributor : Putu Ayu Palupi