SuaraJogja.id - Pakar Kebijakan Pendidikan sekaligus Dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Arif Rohman menilai penganugerahan gelar doctor Honoris Causa untuk Raffi Ahmad oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) merupakan sebuah pelecehan etika akademik.
Menurutnya ada banyak sosok yang lebih pantas mendapatkan gelar tersebut. Apalagi tak sedikit mahasiswa yang kemudian telah berkorban banyak dari tenaga, pikiran, dan materi untuk menempuh pendidikan tinggi.
"Jadi yang sudah menempuh baik-baik di perguruan tinggi dengan susah payah, dengan memeras pikiran, mengaduk-aduk jurnal, sampai harus tidak tidur dan sebagainya, tahu-tahu tiba-tiba dikalahkan oleh orang yang serta merta mendapatkan penghormatan apalagi dipublikasikan ke media nasional. Ini pelecehan yang sangat luar biasa menurut saya," kata Arif saat dihubungi SuaraJogja.id, Jumat (4/10/2024).
"Itu kan proses yang tertatih-tatih sedimikian rupa kemudian dicederai oleh suatu kasus pelecehan dengan memberikan gelar honoris causa pada pihak-pihak yang tidak jelas," imbuhnya.
Arif mengatakan bahwa pemberian gelar doktor honoris causa kepada Raffi Ahmad itu memang tidak perlu. Dia tak melihat ada peran atau prestasi menonjol untuk pemberian gelar itu.
"Tidak perlu [pemberian gelar doctor honoris causa ke Raffi] dan bisa dihentikan. Saya kira banyak kalangan harus memberikan kritik bahwa ini tidak patut, Raffi Ahmad sudah kaya sudah terkenal, ngapain harus mencari gelar honoris causa segala ya. Kalau memang itu ya harus kuliah dengan secara resmi di perguruan tinggi," ungkapnya.
Disampaikan Arif, pemberian gelar tersebut kepada Raffi Ahmad patut diduga mengandung unsur politik dan ekonomi tertentu. Bukan tak mungkin ada semacam kontrak tertentu dalam pemberian gelar tersebut.
Mengingat dari segi kapasistas Raffi Ahmad yang tak sepenuhnya dinilai memiliki karya luar biasa. Maupun dari segi kontribusi terhadap pembangunan.
"Itu tidak jelas, maka patut diduga ada suatu semacam deal atau kontrak tertentu yang memang saling menguntungkan apakah itu membayar atau sharing apa. Tapi patut diduga ada kongkalikong di belakang layar terhadap peristiwa yang mencurigakan seperti ini," tandasnya.
Di satu sisi, Arif turut mempertanyakan legitimasi dari kampus yang memberikan gelar itu kepada Raffi Ahmad. Apalagi dari segi nama, kampus tersebut tidak sepopuler sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia, misalnya UI, UGM, UNJ, UNY, ITB dan lainnya.
"Apalagi kampus ini yang saya juga baru kenal dari media, ini kampus apa dan dimana saya belum tahu," tandasnya.
Diketahui, publik belakangan ini dihebohkan dengan gelar doktor honoris causa artis Raffi Ahmad yang diberikan oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand. Gelar honoris causa Raffi Ahmad menjadi polemik lantaran kampus itu diduga fiktif setelah dibongkar oleh netizen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga
-
Yogyakarta Jadi Magnet Turis Asing, 126 Ribu WNA Gunakan Kereta Sepanjang Semester I 2026
-
Efisiensi Anggaran Pertahanan Diusulkan, Pakar Ingatkan Jangan Korbankan Kesiapan Alutsista
-
Menteri LH Akui Negara Kecolongan, Siap Tindak Tegas Perusak Alam Usai Berguru ke Sultan Jogja
-
SD Negeri Banyak yang Kekurangan Murid, Pemerintah Siapkan Opsi 'Regrouping'