SuaraJogja.id - Pilkada 2024 sudah semakin dekat pelaksanaannya. Tak hanya pasangan calon (paslon) yang mulai bergerak mengumpulkan massa, para penyelenggara pemilu pun ikut bersiap.
Termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kembali akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pilkada 2024. Padahal, pada Pemilu Presiden 2024 lalu, sistem ini sempat memunculkan sejumlah masalah, seperti kesalahan penghitungan suara dan akses sistem yang lambat.
Menanggapi Sirekap yang akan digunakan kembali dalam Pilkada 2024 ini, Deputi Sekretaris Eksekutif Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Sirekap merupakan perangkat yang baik demi menunjang akuntabilitas pelaksanaan Pemilu.
"Sirekap ini adalah alat yang bagus karena hasil Pemilu menjadi transparan dan semua orang dapat melihat hasil pemungutan suara secara real time, berbeda dengan sebelumnya yang perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya," kata Iradat, dalam keterangan tertulisnya dikutip Jumat (11/10/2024).
Tidak dipungkiri Sirekap akan membantu kerja petugas di lapangan. Kendati demikian, Iradat menilai beberapa hal masih perlu untuk ditingkatkan.
Salah satunya terkait dengan perlunya penyediaan akses internet untuk mengunggah data. Akses internet ini, kata Irada, bisa disediakan langsung di setiap TPS atau KPU dapat menyediakan pos-pos yang menyediakan layanan internet sehingga data yang tersimpan di server offline dapat dikirimkan.
"Hal lain yang perlu dilakukan KPU dalam menyiapkan Sirekap adalah sosialisasi dan bimbingan teknis bagi petugas Tempat Pemungutan Suara [TPS] sehingga paham penggunaan aplikasinya," ujarnya.
Iradat menuturkan berbagai perbaikan itu perlu dilakukan lebih awal. Terkhusus tentang sosialisasi atau bimbingan teknis bagi petugas di lapangan.
Pasalnya beberapa daerah baru mendapatkan sosialisasi Sirekap satu pekan sebelum penyelenggaraan Pemilu. Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menghindari kegagapan pengguna saat memasukkan data atau menghindari ketidaksesuaian yang terjadi saat data yang difoto dengan data yang dibaca oleh aplikasi.
Baca Juga: Tingkatkan Partisipasi dalam Gelaran Pilkada, KPU Kulon Progo Rekrutmen Relawan Demokrasi
Uji coba Sirekap pun perlu dilakukan terus menerus. Tujuannya agar saat pelaksanaan Pilkada nanti data dapat terbaca dengan baik.
Di sisi lain, Iradat meminta KPU turut meluruskan misinformasi dan disinformasi yang beredar di masyarakat terkait dengan Sirekap. Termasuk mengenai server yang digunakan KPU untuk menyimpan data hasil Pemilu.
"Server ini juga perlu dipastikan dapat diakses dengan mudah, utamanya saat jam-jam puncak petugas TPS memasukkan data. Sehingga meminimalkan risiko data yang tidak dapat terbaca atau terjadinya galat," tandasnya.
Ditambahkan Iradat, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat luas. Supaya masyarakat bisa lebih paham dengan data yang ada di Sirekap.
"Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa misalnya data saat ini merupakan data TPS. Kemudian, masyarakat juga bisa tahu saat datanya sudah dikonfirmasi oleh tingkat desa dan nanti sampai ke rekapitulasi nasional," pungkasnya.
Sirekap Alami Banyak Perbaikan
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Imigrasi Yogyakarta Kembali Gagalkan Keberangkatan 3 Pria Diduga Jemaah Haji Non-Prosedural
-
Jangan Asal Perluas! Pemda DIY Tuntut Sistem MBG Dibenahi Total Sebelum Masuk Kampus
-
Usulan Pahlawan Nasional Sultan HB II Menanti Persetujuan Keraton Yogyakarta hingga Presiden Prabowo
-
Harga TV Changhong dan Kelebihan yang Perlu Diketahui, Cek Sekarang di Blibli