SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di daerahnya.
Penjabat sementara Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan bahwa pembentukan desa yang bersih dari korupsi bukan hanya akan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif.
"Untuk itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung gerakan antikorupsi agar program ini dapat terus berkelanjutan," kata Srie Nurkyatsiwi dalam Penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi di Kelurahan Hargorejo.
Ia berharap program pemberantasan korupsi tidak hanya mencegah dan memberantas korupsi, tetapi juga dapat menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Belum Ada PKPU Tungsura, Pelatihan Penyelenggara Pilkada di Kulon Progo Terkendala
Ia mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah mendukung program ini.
"Semoga kelurahan yang terpilih dapat terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Direktur Pembinaan Peran Serta masyarakat KPK RI Ariz Dedy Arham selaku kepala tim penilai, menjelaskan bahwa program desa anti korupsi ini akan dinaikkan lagi menjadi kabupaten/kota anti korupsi yang mana hal ini sudah di lakukan di empat kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo.
“Program ini didasari dari kewaspadaan kami karena adanya indikasi-indikasi penyalahgunaan dana desa yang terus meningkat” kata Ariz.
Sering kali masyarakat desa tidak berani ataupun tidak peduli untuk melaporkan kasus korupsi di desa. Oleh sebab itu, Ariz mengharapkan masyarakat lebih berani dan peduli dalam menindak lanjuti jika memang terbukti ada kasus korupsi di tingkat desa.
"Dengan adanya program ini, diharapkan kelurahan yang terpilih dapat terus berkomitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mencegah korupsi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kami percaya bahwa keberhasilan program ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh kelurahan yang terlibat," katanya.
Baca Juga: Soroti Komitmen Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi, Pukat UGM Beri Rekomendasi Ini
Berita Terkait
-
Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Bisa Kena Pasal Korupsi
-
Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Depok Bisa Diperiksa dalam Kasus Korupsi
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
Terkini
-
Mudik ke Jogja? BPBD Ingatkan Potensi Bencana Alam: Pantai Selatan Paling Rawan
-
Libur Lebaran di Gembira Loka, Target 10 Ribu Pengunjung Sehari, Ini Tips Amannya
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi