Buntut Sidak Menteri LHK, Sultan Panggil Pj Wali Kota Jogja, 3 Cawalkot Adu Strategi Tangani Sampah

Hal itu diungkapkan dalam Mimbar Suara Warga di UKDW Yogyakarta, Selasa (19/11/2024), baik calwakot nomor urut 1, Heroe Poerwadi, calwakot nomor urut 2, Hasto Wardoyo maupun calwakot nomor urut 3, Afnan Hadikusumo yang dicecar panelis pun mengklaim punya sejumlah strategi mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta.

Sebut saja Heroe yang menyatakan akan menggulirkan program insentif bagi kelompok masyarakat yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Dengan demikian, mereka tidak perlu membayar biaya tertentu dan termotivasi untuk mengelola sampahnya sendiri.

"Proses ini akan menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik karena ada insentif bagi masyarakat yang berkontribusi secara aktif," ungkapnya.

Saat ini, menurut Heroe masih ada ketimpangan di lapangan. Ada kelompok masyarakat mampu mengelola sampah dengan baik dan sebaliknya sebagian pihak yang kesulitan mengelola sampah.

Dalam praktiknya nanti, pengelolaan sampah mau tidak mau harus didukung dengan infrastruktur seperti mesin pengolahan sampah. Tanpa mesin ini, menyelesaikan masalah sampah yang mencapai 300 ton per hari akan sulit dilakukan.

Saat ini, Kota Yogyakarta hanya memiliki 3 mesin dengan kapasitas total 150 ton jika semuanya beroperasi. Namun, masih ada 150 ton sampah yang belum tertangani. Dari jumlah itu, 40 ton sudah dikelola di Panggungharjo, tetapi masih ada 110 ton yang belum teratasi.

"Untuk menyelesaikan 110 ton ini, kita perlu mencari tempat untuk menempatkan mesin-mesin tambahan. Langkah ini adalah bagian dari upaya menjadikan pengelolaan sampah lebih sistematis ke depannya, bukan hanya sekadar normalisasi," tandasnya.

Sementara Hasto mengungkapkan, tanggungjawab pengelolaan sampah harus diemban bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan obyek kesalahan dan dianggap tak bisa mengelola sampah.

"Dulu, masyarakat sudah mampu mengelola sampah sendiri dengan teknologi sederhana seperti biopori. Namun, ketika ada kelebihan sampah yang tidak bisa diolah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk saat bank sampah mengalami over kapasitas karena kekurangan ruang untuk menyimpan setoran. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus hadir untuk menanggulangi," ungkap dia.

Baca Juga: Kerap Jadi Lokasi Syuting Film, DIY Bisa Raup Pendapatan hingga Rp30 Miliar

Hasto menyatakan, tata kelola hilirisasi pengelolaan sampah diperlukan. Sebab meski teknologi tersedia, tetapi tanpa tata kelola, hasilnya tetap tidak maksimal.

Contohnya di tingkat hilir, Pemkot saat ini sudah membeli tiga mesin insinerator berkapasitas besar. Namun hingga sekarang insinerator tersebut belum beroperasi.

Karenanya masyarakat mestinya tidak ditekan seolah-olah mereka yang salah karena menghasilkan sampah. Industri dan perusahaan juga harus diajak bersama-sama bergotong royong mengelola sampah.

Hasto sendiri dalam kampanye akbarnya melakukan program reresik sampah. Bersamaan dengan memberangkatkan truk pengangkut sampah ke 20 titik di 14 kemantren. Hasilnya sejumlah tempat pembuangan sampah di kemantren-kemantren bersih dari sampah yang sejak dua tahun terakhir menumpuk.

"Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Investasi untuk pengelolaan sampah sebenarnya tidak terlalu besar karena insineratornya sudah ada. Masih ada dana insentif daerah lebih dari Rp10 miliar yang bisa dimanfaatkan. Dengan tambahan dana operasional yang relatif kecil, pengelolaan sampah sudah bisa memberikan hasil yang signifikan," tandasnya.

Lain halnya dengan Afnan yang menyatakan, ada tiga aspek penting yang bisa menyelesaikan persoalan sampah. Selain pemerintah daerah, dukungan pembiayaan dari pihak swasta, kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang harus diolah pemerintah melalui pemilahan juga dibutuhkan.