Syarif tak menampik bahwa ada beberapa TPS yang memang sudah menyiapkan alat bantu pemilih untuk mencoblos, tapi tidak maksimal karena ada hanya dua template atau alat bantu pemilihan untuk kertas suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI saja.
"Parahnya, petugas ini tidak memberikan hak pemilih disabilitas untuk memilih calon legislatif di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI," keluh dia.
KPU Belum Maksimal
Syarif mengungkapkan hasil survei nasional ini sudah ditindaklanjuti dengan webinar termasuk publikasi ke KPU hingga Bawaslu. Hal itu tak lain untuk mengurangi persoalan yang sama saat gelaran Pilkada serentak dilakukan pada 27 November nanti.
Baca Juga: Jelang Pilkada Kota Yogyakarta, 1.300 Lebih Linmas Siap Dikerahkan Jaga Tiap TPS
"Karena saat Pilkada ini kan lebih sederhana, ada pemilihan Bupati/Wali Kota termasuk Gubernur. Nah dari kesederhanaan ini seharusnya KPU bisa lebih maksimal. Menyiapkan alat bantu bagi disabilitas dan lainnya," ujar Syarif.
Selain itu, ia juga menerangkan seharusnya KPU ikut melibatkan penggiat disabilitas untuk hadir dalam beberapa persiapan KPU untuk pelaksanaan Pilkada. Terutama saat bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas KPPS yang akan bekerja nanti.
"Jadi perlu untuk memberikan perspektif kepada petugas bagaimana cara pandang disabilitas, bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, mengenalkan keberagaman disabilitas termasuk bagaimana mengakomodasi mereka semua," ujar dia.
Meski begitu, sejauh survei ini disebar hingga masa kampanye Pilkada berakhir, tidak banyak ruang untuk penyandang disabilitas dilibatkan memaksimalkan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.
Membandingkan dengan Pemilu 2014 dan 2019, justru periode kemarin KPU lebih banyak menggandeng difabel menjadi relawan demokrasi. Para relawan diberikan ruang dan bertugas menyosialisasikan Pemilu secara inklusif.
Baca Juga: Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
"Ruang-ruang itu terbuka dan kita bisa ikut menyuarakan isu [disabilitas] ini. Tetapi di tahun ini hal-hal seperti itu, tidak ada dan itu yang jadi catatan," ungkap dia.
Berita Terkait
-
Lucky Hakim Diperiksa Itjen Kemendagri soal Penggunaan Fasilitas Negara saat Liburan ke Jepang
-
Kepala Daerah Wajib Paham Tugas dan Fungsi: Wamendagri Terima Bupati Indramayu, Pemeriksaan Didalami
-
Kronologi Lucky Hakim Pelesiran ke Jepang, Ditegur Dedi Mulyadi hinggaDipanggil Kemendagri
-
Adu Riwayat Karier Lucky Hakim dan Syaefudin: Mantan Pesinetron vs Eks Anggota Dewan
-
Profil-Kekayaan Syaefudin: Calon Pengganti Lucky Hakim Jika Diberhentikan gegara Pelesiran ke Jepang
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Harga Emas Antam Berbalik Lompat Tinggi Rp23.000 Hari Ini, Jadi Rp1.777.000/Gram
-
Wall Street Keok, IHSG Diprediksi Melemah Imbas Perang Dagang Trump vs Xi Jinping
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
Terkini
-
Pengawasan Jebol hingga Daging Sapi Antraks Dijual Bebas, 3 Warga Gunungkidul Terinfeksi
-
Libur Lebaran di Sleman, Kunjungan Wisatawan Melonjak Drastis, Candi Prambanan Jadi Primadona
-
Zona Merah Antraks di Gunungkidul, Daging Ilegal Beredar? Waspada
-
Miris, Pasar Godean Baru Diresmikan Jokowi, Bupati Sleman Temukan Banyak Atap Bocor
-
Kawasan Malioboro Dikeluhkan Bau Pesing, Begini Respon Pemkot Kota Yogyakarta