Mengurai Persoalan Sampah di Kota Yogyakarta, Hilir Sudah Berjalan Sesuai Jalur Tapi Hulu Masih Perlu Dikuatkan

SuaraJogja.id - Tumpukan sampah tampaknya kini jadi pemandangan yang lumrah ditemui di beberapa sudut Kota Yogyakarta. Kondisi itu setidaknya sangat terasa sejak Pemda DIY memutuskan menutup secara permanen TPA Piyungan pada 1 Mei 2024 lalu.

Pasalnya usai ditutup secara permanen, tiga kabupaten dan kota yang selama ini mengandalkan TPA Piyungan sebagai jalan terakhir pembuangan sampah, dipaksa untuk melakukan pengelolaan sampahnya secara mandiri. 

Kota Yogyakarta dengan luasan wilayah paling kecil menghadapi tantangan berat. Meskipun kini perlahan sudah ada pengelolaan sampah secara bertahap, nyatanya hal itu masih belum optimal.

Seorang warga di Gowongan Kidul, Jetis, Kota Yogyakarta, Arya mengaku cukup kesulitan untuk membuang sampah. Setidaknya setelah pemerintah daerah resmi menutup TPA Piyungan.

Baca Juga: Pembangunan TPST Donokerto Capai 72 Persen, Diproyeksi Kelar Akhir Tahun Ini

Jika dulu ada pengepul yang rutin berkeliling hampir setiap hari untuk mengangkut sampah, kini gerobak sampah itu pun jarang datang untuk mengambil sampah di lingkungannya.

Seminggu sekali atau lebih bahkan gerobak sampah itu baru datang mengambil sampah di kampungnya. Padahal produksi sampah rumah tangga cukup tinggi mengingat ada lima orang di satu rumah itu.

"Kalau di sini biasanya njagakke tukang sampah tapi sekarang udah enggak rutin lagi ngangkutnya. Intinya susah sih," kata Arya.

Kondisi itu berbeda ketika TPA Piyungan masih dibuka. Kala itu, mereka bisa mengandalkan gerobak sampah yang datang secara rutin atau membuang ke depo terdekat.

"Kalau dulu cukup rutin diangkut sampah rumah tangganya, kira-kira tiap dua hari sekali. Buang sampah ke depo juga bisa kapan saja," ungkapnya.

Baca Juga: Klaim Pengelolaan Sampah Masih Bagus, Pemkab Gunungkidul Bakal Siagakan 100 Pekerja Jaga Kebersihan Saat Nataru

Sebenarnya di kampungnya memang ada pula berbagai upaya untuk pengelolaan sampah. Baik untuk sampah anorganik berupa bank sampah maupun organik dengan biopori maupun losida (lodong sisa dapur). Namun upaya-upaya itu dinilai belum cukup efektif untuk mengatasi persoalan sampah di lingkungannya. Mengingat lahan dan kapasitas yang tak seberapa.

"Karena kapasitas dua jenis fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga itu minim. Jadi nggak bisa mengakomodasi banyaknya sampah rumahan," tuturnya.

Arya hanya berharap ada pemetaan ulang lebih menyeluruh untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Yogyakarta. 

"Ya mungkin berupa riset misalnya. Kalau di perkotaan itu tingkat kepadatan pemukiman lumayan tinggi, apalagi juga pusat-pusat bisnis. Depo yang di area sekitar juga nggak banyak," tandasnya. 

Upaya Pemkot Yogyakarta

Persoalan sampah di Kota Yogyakarta sempat menjadi sorotan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq. Menteri LH geram usai melihat tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau depo Mandala Krida beberapa waktu lalu.