Resmi Ditetapkan Sebagai Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Pastikan Segera Rombak OPD

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul resmi menetapkan Endah Subekti Kuntariningsih dan Joko sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Gunungkidul. Melalui sidang pleno Kamis (9/1/2025), KPU Gunungkidul menetapkan Endah-Joko menang 40,76 suara. 

Dalam keterangannya, Endah Subekti memastikan akan membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan daerah dengan fokus pada efisiensi dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski baru bisa fokus menggunakan anggaran di 2026 nanti. 

Terkait isu mundurnya pelantikan, Endah mengungkapkan bahwa hal tersebut justru memberikan waktu yang lebih matang untuk melakukan persiapan, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

"Saya rasa keputusan mundurnya pelantikan, baik dari Mahkamah Konstitusi maupun pihak terkait lainnya, justru menjadi momen bagi kami untuk memetakan persiapan," ujar Endah. 

Baca Juga: HMPV Mirip Flu, Pemkab Gunungkidul Lakukan Tindakan Ini Antisipasi Penyebarannya

Pihaknya ingin memastikan RPJMD tersusun rapi, APBDP tertata, dan kelembagaan pemerintahan terstruktur dengan baik. Dia tidak ingin ada OPD yang 'miskin fungsi' tetapi kaya struktur. Prinsipnya adalah efisiensi: struktur ramping, tetapi fungsinya optimal.

Endah juga menyoroti pentingnya mengelompokkan OPD berdasarkan rumpun kerja, aset, dan pendapatan yang relevan. Menurutnya, selama ini terdapat banyak tumpang tindih fungsi yang justru menghambat kinerja pemerintahan daerah.

"Contohnya, jika suatu OPD memiliki rumpun yang sama, maka lebih baik kita gabung. Tidak ada gunanya jika satu OPD memiliki nama besar tetapi kegiatannya tidak ada. Semua ini kami konsultasikan dengan Gubernur dan Pemerintah Provinsi untuk memastikan efisiensi. Fokus kita adalah pengelolaan aset dan pendapatan yang terintegrasi," tambahnya.

Selain itu, Endah menyatakan akan meninjau kembali struktur dinas-dinas yang ada, seperti peternakan, pertanian, UMKM, koperasi, pariwisata, dan perikanan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kemajuan ekonomi daerah.

Endah mencontoh, peternakan yang kini dipisahkan dari pertanian justru menjadi blunder ketika ada wabah penyakit yang menyerang ternak. Karena ternyata segala permohonan ke pusat ditujukan kepada Menteri Pertanian. 

Baca Juga: Heboh Jejak Macan di Gunungkidul, BKSDA Jogja Ragukan Keasliannya

"Kita juga akan pisahkan Dinas Pendapatan dengan aset. Jangan sampai aset dan pendapatan tidak terdaftar hanya karena kita sibuk mengejar target nasional.