Rencana Impor 200 Ribu Sapi di Tengah Kasus PMK, Pakar UGM: Jangan Sampai Tambah Penyakit

SuaraJogja.id - Pemerintah berencana untuk melakukan impor 200 ribu sapi perah hingga akhir tahun 2025. Hal ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi kebijakan impor sapi perah tersebut, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Widodo menuturkan bahwa pemerintah melakukan perencanaan matang untuk kebijakan itu. Apalagi saat ini di sejumlah daerah kembali merebak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasalnya jika tidak ditangani dengan baik, impor sapi perah itu hanya akan memperbesar potensi penyebaran kasus PMK di Indonesia. Apalagi ternak yang sudah terkena PMK berisiko tidak akan produktif kembali.

"Jangan sampai nambah penyakit. Jika sudah menyerang akan menjadi berat. Sehingga diperlukan adanya kehati-hatian," kata Widodo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Baca Juga: Pedagang Ternak di Bantul Nekat Gasak Sapi Tetangga Lalu Dijual ke Tempat Pemotongan Hewan

Jika kemudian kebijakan itu dilaksanakan, Widodo bilang, sapi perah yang didatangkan itu perlu dilakukan karantina terlebih dulu secara ketat. Sehingga menekan potensi penyebaran virus atau penyakit baru kepada hewan ternak.

"Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia," ujarnya.

Selama proses karantina yang ketat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu yang utama adalah mendatangkan pakan hijauan yang berkualitas yang berasal dari lahan yang sudah disiapkan sebelumnya.

"Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap nggak lahannya? untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa? Jadi kadang program pemerintah itu reasoningnya masuk tapi bombastis," ucapnya.

"Saya sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional," imbuhnya.

Baca Juga: Pakar UGM Soroti Penghapusan Presidential Threshold: Ini Oase untuk Mengatasi Kemerosotan Demokrasi Kita

Ditambahkan Widodo, kebijakan impor sapi perah untuk pemenuhan susu gratis itu perlu kajian dan persiapan lebih mendalam. Sehingga dukungan mulai dari ketersediaan lahan, pakan hijauan hingga konsentrat lain bagi sapi tetap tercukupi dan terjaga kualitasnya.