SuaraJogja.id - Pemerintah berencana untuk melakukan impor 200 ribu sapi perah hingga akhir tahun 2025. Hal ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi kebijakan impor sapi perah tersebut, Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Widodo menuturkan bahwa pemerintah melakukan perencanaan matang untuk kebijakan itu. Apalagi saat ini di sejumlah daerah kembali merebak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Pasalnya jika tidak ditangani dengan baik, impor sapi perah itu hanya akan memperbesar potensi penyebaran kasus PMK di Indonesia. Apalagi ternak yang sudah terkena PMK berisiko tidak akan produktif kembali.
"Jangan sampai nambah penyakit. Jika sudah menyerang akan menjadi berat. Sehingga diperlukan adanya kehati-hatian," kata Widodo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).
Jika kemudian kebijakan itu dilaksanakan, Widodo bilang, sapi perah yang didatangkan itu perlu dilakukan karantina terlebih dulu secara ketat. Sehingga menekan potensi penyebaran virus atau penyakit baru kepada hewan ternak.
"Saat ini dunia sedang ditakutkan dengan adanya penularan virus yang aslinya datang pada binatang dan kemudian menular pada manusia," ujarnya.
Selama proses karantina yang ketat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu yang utama adalah mendatangkan pakan hijauan yang berkualitas yang berasal dari lahan yang sudah disiapkan sebelumnya.
"Sapi perlu makanan, hijauan mereka siap nggak lahannya? untuk seratus ekor sapi berapa dihitungnya lahannya? Untuk seratus ribu berapa? Untuk satu juta berapa? Jadi kadang program pemerintah itu reasoningnya masuk tapi bombastis," ucapnya.
"Saya sebagai akademisi harus jujur dalam program ini ada manfaatnya asal ditata, disusun, dan direncanakan secara rasional," imbuhnya.
Baca Juga: Pedagang Ternak di Bantul Nekat Gasak Sapi Tetangga Lalu Dijual ke Tempat Pemotongan Hewan
Ditambahkan Widodo, kebijakan impor sapi perah untuk pemenuhan susu gratis itu perlu kajian dan persiapan lebih mendalam. Sehingga dukungan mulai dari ketersediaan lahan, pakan hijauan hingga konsentrat lain bagi sapi tetap tercukupi dan terjaga kualitasnya.
"Perlu perencanaan yang matang dan jangan sampai membawa penyakit dari luar apalagi lahan buat sapinya tidak ada," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan pemerintah menargetkan mengimpor sebanyak 200 ribu sapi di tahun 2025 ini. Impor sapi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri.
Sudaryono berujar, selain Australia ada beberapa negara lain yang sudah teregister untuk mengekspor sapi ke Indonesia.
"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan peternaknya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi," kata Sudaryono di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Anti Hujan! 10 Destinasi Wisata Indoor Jogja Paling Asyik untuk Liburan Keluarga
-
3 Rekomendasi SUV Bekas, Type Premium Bisa Dibawa Pulang dengan Modal Rp80 Jutaan
-
Demi Keselamatan Publik! Mahasiswa UMY Gugat UU LLAJ ke MK Setelah Jadi Korban Puntung Rokok
-
Harda Kiswaya di Persidangan: Hibah Tak Pernah Dikaitkan Pilkada
-
7 Fakta Panas Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Bupati Harda Kiswaya Terlibat?