Target Mensos: Pendamping PKH Bantul Harus Graduasi 10 KPM Per Tahun

SuaraJogja.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta para pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan graduasi minimal 10 kelompok penerima manfaat (KPM) setiap tahun untuk mengentaskan kemiskinan.

"Saya minta setiap pendamping PKH menggraduasi sebanyak 10 KPM setiap tahun," kata Menteri Sosial saat acara Konsolidasi Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, DIY, Jumat.

Menteri Sosial menilai graduasi KPM menjadi langkah strategis untuk mendukung amanat Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Sosial (Kemensos), yakni menurunkan angka kemiskinan nasional dan melepaskan masyarakat dari bantuan sosial.

"Kemensos telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp380 miliar untuk Kabupaten Bantul. Bantuan ini harus dikawal dengan baik oleh pendamping PKH dan pilar-pilar sosial yang ada di Bantul agar tepat sasaran," katanya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat di Bawah Kemensos?, Dosen UGM Khawatir Timbulkan Stigma Negatif

Gus Ipul sapaannya mengatakan ke depan pemerintah mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan Pemkab terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial, melalui kemitraan dengan masyarakat yang peduli dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dikenal dengan pilar-pilar sosial baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul saat ini sebanyak 964.245 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebanyak 11,66 persen pada tahun 2024.

"Persentase kemiskinan ini terus menurun dari 2021 sebanyak 14,04 persen, tahun 2022 sebanyak 12,27 persen, tahun 2023 sebanyak 11,96 persen, dan akan terus diupayakan penurunannya dengan target 10,75 persen pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025," katanya.

Bupati juga mengatakan dalam hal kemiskinan, Kabupaten Bantul masih memiliki tugas dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka 0,82 persen berdasar data dari Kemenko PMK tahun 2024.

Baca Juga: Bupati Bantul: Kurangi Penyebaran PMK, Pasar Hewan Ditutup Selama Dua Pekan