Studi Banding dan Seminar Dipangkas, Bantul Alihkan Dana untuk Infrastruktur dan SDM

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, berencana memangkas anggaran dinas serta kegiatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari refokusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"APBD 2025 sudah ditetapkan, namun akan ada refokusing serta pemangkasan anggaran. Berapa besarannya masih dalam proses perhitungan," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (4/2/2025).

Pemangkasan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran yang kurang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa pengeluaran yang akan dikurangi antara lain anggaran studi banding, perjalanan dinas, seminar, rapat di hotel, hingga belanja alat tulis kantor (ATK) dan kertas, yang bahkan bisa dipangkas hingga 90 persen.

"Anggaran harus diefisiensi dan dialokasikan untuk program prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia," tegas Halim.

Meski begitu, pemangkasan ini tidak berarti menghapus total kegiatan terkait. Pengadaan ATK, misalnya, masih tetap ada, tetapi hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak.

Efisiensi Anggaran Sesuai Instruksi Presiden

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, pemangkasan anggaran di berbagai kementerian ditargetkan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga Rp 256,1 triliun. Arahan ini diperkuat dengan surat edaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 24 Januari 2025, yang mencantumkan 16 jenis belanja operasional yang akan dikurangi.

Baca Juga: Soal Program Konkret Entaskan Kemiskinan dan Efisiensi Anggaran, Budiman Sudjatmiko Paparkan Dua Hal Ini

"Belanja ATK akan dipangkas secara signifikan, tetapi masih ada sekitar 10 hingga 20 persen yang dipertahankan, termasuk perjalanan dinas," jelas Bupati Bantul.

Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, Pemkab Bantul juga terus berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan agar program anggaran lebih selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kami akan terus berupaya menyesuaikan anggaran dengan orientasi baru yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hari ini, saya juga mengumpulkan lurah-lurah untuk menggeser fokus anggaran ke arah yang lebih bermanfaat," terang dia.