Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora
Selasa, 11 Februari 2025 | 19:34 WIB
Kepala Pelaksana BPBD DIY, Noviar Rahmad menyampaikan dampak efisiensi anggaran BMKG di Yogyakarta, Selasa (11/2/2025). [Kontributor/Putu]

SuaraJogja.id - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) nampaknya juga terdampak efisiensi anggaran yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. BMKG mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp1,423 triliun atau 50,35 persen dari yang semula sebesar Rp2,826 triliun.

Efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen.

Kebijakan ini diharapkan tidak mempengaruhi deteksi bencana di daerah, termasuk di Yogyakarta. Sebab Yogyakarta diketahui menjadi salah satu wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, banjir dan longsor.

"Jadi, anggaran yang dipangkas adalah anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Anggaran BMKG yang terkait dengan prediksi cuaca diharapkan tetap berjalan," papar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Noviar Rahmad di Yogyakarta, Selasa (11/2/2025).

Baca Juga: Dinkes Minta Seluruh Jasa Katering di DIY Kantongi SLHS

Menurut Noviar, BPBD berhubungan dengan BMKG terkait prediksi cuaca harian, mingguan atau bulanan. Hingga saat ini program tersebut masih berjalan.

Informasi mengenai kejadian gempa pun masih tetap berjalan secara otomatis karena semuanya sudah menggunakan sistem aplikasi.

"Jadi, jika terjadi gempa, BMKG langsung menginformasikan dalam hitungan detik kepada kami melalui aplikasi," ujarnya.

Karenanya meski anggaran BMKG dipangkas, efisiensi tersebut diharapkan tidak akan berdampak pada layanan utama BMKG, termasuk ke BPBD. Apalagi anggaran yang dipangkas sifatnya administratif, seperti sosialisasi dan perjalanan dinas.

"Jadi bukan pelayanan masyarakat, pelayanan masyarakat tetap berjalan. Apalagi [ketersediaan dan pemeliharaan peralatan BMKG] tidak terkait langsung dengan BPBD, karena pengelolaan alat merupakan tanggung jawab BMKG, bukan BPBD. Jadi, jika ada pemangkasan anggaran untuk alat, itu terjadi di BMKG, bukan di BPBD," katanya.

Baca Juga: WFA ASN di DIY, Pemda Sebut Layanan Publik Tetap Jalan jika Diberlakukan

Noviar menambahkan, penanganan bencana, khususnya pelayanan masyarakat sangat penting diprioritaskan untuk mengantisipasi dampak bencana alam. Sebut saja saat siklon 99 S dan 90 S yang mendekati Samudra Hindia beberapa waktu lalu dan berdampak pada cuaca di Yogyakarta.

Siklon tersebut akhirnya tidak mengakibatkan angin kencang di kota ini karena pada 5-7 Februari 2025 lalu BMKG bersama BNPB dan BPBD Jawa Timur melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menaburkan 7 ton garam di Samudra Hindia, Jawa Timur.

"[Penaburan garam] ini berdampak pada cuaca di DIY, sehingga kondisi yang sebelumnya diprediksi buruk tidak terjadi di DIY," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More