SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, menjamin pasokan LPG bersubsidi tetap aman sepanjang tahun 2025 dengan alokasi mencapai 19.069 tabung. Dengan demikian jelang Ramadan stok gas melon ini dipastikan tersedia.
Menurut Kabid Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Kulon Progo, Endang Zulywanti, hingga saat ini Hiswana dan Paguyuban Pangkalan LPG bersubsidi di Kulon Progo belum mengajukan permohonan penambahan kuota fakultatif untuk menghadapi Ramadan 2025.
"Saat ini distribusi dan alokasi LPG di Kulon Progo dalam kondisi aman. Biasanya ada permintaan tambahan kuota, tetapi hingga sekarang belum ada pengajuan resmi," ujar Endang, dikutip Kamis (27/2/2025).
Meski stok LPG 3 kg di Kulon Progo relatif aman, Endang mengakui ada beberapa pangkalan yang mengalami keterlambatan pasokan, sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa titik.
Baca Juga: Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah Proyek Bandara YIA di Sindutan Kulon Progo Ditahan
"Kendala ini terjadi karena pasokan LPG bersubsidi yang berasal dari Semarang dan Cilacap mengalami gangguan akibat faktor cuaca dan perbaikan kilang. Hal ini berdampak pada distribusi ke wilayah Kulon Progo," jelasnya.
Selain itu, hasil pemantauan juga menemukan beberapa pangkalan menjual LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Petugas telah memberikan teguran kepada pihak terkait agar harga tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sidak yang dilakukan terhadap sektor usaha menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah mematuhi regulasi dengan menggunakan LPG non-subsidi. Namun, masih ditemukan beberapa restoran yang menggunakan LPG bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
"Dinas Perdagangan Kulon Progo bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY akan terus melakukan pemantauan serta edukasi kepada pelaku usaha agar penggunaan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan," tegas Endang.
Endang juga mengakui bahwa harga LPG bersubsidi di tingkat pengecer cenderung lebih tinggi dibandingkan HET resmi. Faktor geografis menjadi salah satu penyebab perbedaan harga di beberapa daerah.
Baca Juga: Waspada, DBD Mewabah di Sentolo Kulon Progo, Satu Warga Meninggal Dunia
"Di pangkalan, harga LPG 3 kg sesuai HET, yakni Rp18 ribu. Namun, di pengecer bisa lebih tinggi karena ada biaya tambahan seperti transportasi," ujarnya.
Meski demikian, pemerintah terus mengimbau agar pengecer mengambil keuntungan dalam batas wajar guna memastikan ketersediaan LPG bersubsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Berita Terkait
-
Rekomendasi Playlist Lagu Ramadan 2025
-
Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Bolehkah Dibaca Sekali Saja?
-
BRIN Prediksi 1 Ramadan Jatuh Pada 2 Maret 2025, Menag: Kalau Bulan Sudah Terlihat, Kenapa Harus Ditunda
-
Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 2025 Dengan Gaya Formal di WhatsApp
-
Cara Membedakan Kurma Ajwa Asli Dengan Yang Palsu
Terpopuler
- Kamar Inap Hotman Paris di RS Singapura Capai Rp 190 Juta Per Malam: Tapi Semua Tak Ada Arti, Sepi di Hati!
- CEK FAKTA: Tudingan Mie Gacoan Disegel karena Mengandung Minyak Babi, Benarkah?
- Lihat Postingan Hotman Paris Dirawat di RS Singapura, Razman Arif Nasution Teringat Mendiang Alvin Lim
- Hasto Ajukan Penangguhan Penahanan, Ketua KPK: Dikabulkan atau Tidak, Itu Kewenangan Penyidik
- Dokter Oky Pratama Sempat Pinjam HP ke Penyidik, Pihak Reza Gladys Khawatir Ada Barbuk yang Dihilangkan
Pilihan
-
Hashim Ajak Investor Kawakan Gabung Danantara
-
Skandal Teras Samarinda: Pekerja Tak Digaji, Anggaran Rp 36,9 Miliar Diduga Bermasalah
-
Tolak Timnas Indonesia, Media Inggris: Elkan Baggott Berharap...
-
PSSI Bangun Stadion Mini 5.000 Penonton di IKN, Target Rampung Setelah TC Tahap 1
-
Biaya Haji Embarkasi Balikpapan Rp 57 Juta, Pelunasan Berlangsung Hingga Maret
Terkini
-
Jogja Tambah Tiga Insinerator Baru untuk Tanggulangi Sampah, Target Dioperasikan April 2025
-
Kejagung Usut Manipulasi di Pertamina Patra Niaga, Mahfud MD: Ini Bukti Pemerintah Serius Berantas Korupsi
-
Diberlakukan Satu Arah Tiap Pagi dan Sore, Plengkung Gading Bakal Ditutup
-
Jelang Ramadan, Pemkab Bantul Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
-
KPU Sebut DIY Peringkat Pertama Terkait Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu