Ekonom: Perbaikan Daya Beli Kelas Menengah Jadi Kunci Cegah Terjadinya PHK

SuaraJogja.id - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan perbaikan dan pembenahan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya manufaktur.

"Bagaimana membenahi sisi konsumennya, terutama di daya belinya. Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri terutama industri manufaktur memiliki pasar paling besarnya adalah kelas menengah, dan saat ini masyarakat kelas menengah paling banyak tertekan mengingat situasi ekonomi yang kurang bagus," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Saat ini tanda-tanda pelambatan ekonomi sedang terjadi di mana daya beli masyarakat terutama kelas menengah yang sedang melemah, deflasi, ditambah lagi situasi ekonomi dan perdagangan global sekarang dalam kondisi perang dagang setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Situasi kurang menguntungkan tersebut membuat para pelaku industri melakukan PHK dikarenakan permintaan atau demand dari pasar, khususnya masyarakat kelas menengah sedang mengalami penurunan.

Baca Juga: PHRI DIY Ungkap Efek Domino Inpres Efisiensi Anggaran, Ancaman PHK hingga Penurunan Pendapatan Daerah

"Ya mau bagaimana, pertama kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK, dan ini yang terjadi," kata Eko.

Selain memperbaiki daya beli masyarakat kelas menengah, dirinya juga menyarankan agar kebijakan di sektor industri terutama manufaktur harus lebih jelas dan diperkuat oleh pemerintah.

Hal ini dalam rangka membantu pelaku industri yang saat ini menghadapi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan.

"Kebutuhan dari investor, khususnya yang memiliki pabrik saat ini adalah solusi jangka pendek, dikarenakan mereka harus segera memperbaiki neraca keuangan mereka melalui perbaikan dan upaya peningkatan penjualan produknya," kata Eko.

Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal seperti yang kerap terjadi belakangan.

Baca Juga: Cuaca Buruk Picu Gagal Panen, Harga Cabai Rawit Merah di Gunungkidul Melambung Tinggi

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan PHK massal yang terjadi belakangan menjadi alasan utama rencana aksi unjuk rasa demi menyelamatkan industri nasional sekaligus menekan angka pengangguran secara nasional.

PHK bertahap terhadap hampir 1.000 buruh PT Sanken Indonesia hingga Juni 2025 mendatang merupakan alarm darurat ancaman PHK puluhan ribu karyawan pada sektor industri elektronik elektrik di mana sebelumnya juga ratusan ribu buruh terkena PHK di sektor industri tekstil, garmen dan sepatu sepanjang 2024.

Pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang lain yaitu PT Yamaha Music Indonesia yang memproduksi piano dengan orientasi ekspor di Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah memberhentikan 400 buruh. PHK serupa juga terjadi di Jakarta terhadap 700 buruh lainnya.

Terakhir, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 10.965 pekerja di empat perusahaan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sritex Tbk setelah diputus pailit oleh pengadilan niaga.