APBD Terbatas hingga Tak Bisa Dirikan Gedung, Sekolah Rakyat di Jogja Manfaatkan Bangunan Lama

SuaraJogja.id - Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) segera mempersiapkan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026.

Di antaranya lokasi-lokasi yang bisa digunakan untuk melaksanakan program pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan skema pembiayaan penuh dari pemerintah tersebut.

Karenanya Pemda DIY pun melakukan identifikasi sejumlah lokasi potensial untuk Sekolah Rakyat. Saat ini ada tiga lokasi yang jadi opsi untuk digunakan seperti dua lokasi di Sewon dan Sorowajan, Banguntapan, Bantul.

"Satu lokasi lagi di Samigaluh, Kulon Progo," ujar Sekda DIY, Beny Suharsono dikutip Kamis (20/3/2025).

Menurut Beny, Pemda DIY siap mendukung program ini, asalkan terdapat sinergi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab ditengah efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat, Pemda harus melakukan sejumlah penghematan.

Tiga kawasan tersebut bisa jadi opsi Sekolah Rakyat karena sudah ada bangunan yang berdiri untuk ditempati peserta didik nantinya.

Sehingga Pemda tidak perlu membangun lagi infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar.

"Kalau untuk bangun infrastruktur baru kan tidak mungkin karena butuh biaya tinggi," tandasnya.

Beny menambahkan, sejumlah bangunan sekolah yang dijadikan opsi untuk Sekolah Rakyat sudah melalui pertimbangan.

Baca Juga: Upaya Tekan Kasus Kemiskinan, Kulon Progo Luncurkan BPNT APBD 2025

Diantaranya sekolah-sekolah yang memilliki lahan cukup luas namun hanya rombongan belajar (rombel) yang mereka punyai tidak mencukupi.

"Yang penting, sekolah-sekolah yang saat ini kekurangan murid bisa dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat," jelasnya.

Beny berharap konsep Sekolah Rakyat bisa mengakomodasi pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks.

Selain pembelajaran formal, kurikulum juga akan mencakup pendidikan karakter dan keterampilan.

Namun bila hal itu diberlakukan maka membutuhkan lahan yang luas. Sebab perlu dibangun asrama yang terintegrasi dengan sekolah.

"Kalau memang ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, kami akan dorong program ini agar berjalan optimal," imbuhnya.