Parkir ABA bakal Dibongkar, Sultan Pertanyakan Munculnya Pedagang Tapi Jukir Harus Diberdayakan

SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X buka suara terkait rencana pembongkaran Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) sebagai kawasan terbuka hijau.

Meski harus memindahkan ratusan tukang parkir, Sultan meminta Pemkot Yogyakarta tidak menelantarkan mereka.

"Sing penting [tukang parkir ABA] diopeni [diurus], jangan ditelantarkan. Itu orang Jogja juga. Mereka butuh makan, sekeluarganya. Jangan ditelantarkan," papar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sultan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan stakeholder lain untuk penataan Parkir ABA yang merupakan kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia versi UNESCO.

Baca Juga: Parkir ABA Jadi Ruang Terbuka Hijau, Malioboro Bakal Lebih Cantik, Tapi Nasib Pedagang?

Ada beberapa alternatif kantong parkir sementara yang bisa digunakan menampung kendaraan.

Sebut saja di Stadion Mandala Krida, Terminal Giwangan serta parkir khusus Ketandan.

Tukang parkir ABA bisa diakomodir di kantong-kantong parkir sementara tersebut.

Namun Sultan mengingatkan, kantong parkir di Stadion Mandala Krida tersebut tidak permanen. Sebab kawasan tersebut sering digunakan untuk pertandingan olahraga.

Sedangkan kantong parkir di Ketandan dan Terminal Giwangan nantinya bersifat permanen.

Baca Juga: Miris, Pasar Godean Baru Diresmikan Jokowi, Bupati Sleman Temukan Banyak Atap Bocor

"Sudah, saya sudah pak wali dan sebagainya kami sudah berkoordinasi. Ya kan. Kita parkir di Mandala Krida, nanti Giwangan, terus kita buka parkir juga di stadion. Bisa enggak mereka [tukang parkir ABA] di sana itu tidak terlantar, tidak nganggur dan bisa makan. Berapa yang diperlukan di Mandala Krida, ning sementara, bukan permanen," tandasnya.

Pedagang bukan bagian dari Parkir ABA

Sultan menambahkan, selama ini pengelolaan Parkir ABA tak sesuai peruntukan awal. Menurutnya, lahan tersebut hanya diperuntukkan sebagai area parkir namun justru berkembang dengan munculnya para pedagang.

Sultan menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Keberadaan ratusan pedagang pun tidak ada yang bertanggungjawab.

Pada akhirnya pun Pemda DIY pun tidak bisa mengakomodir kepentingan mereka untuk relokasi.

Meski demikian Sultan akan meminta Sekda DIY untuk berkoordinasi dengan Pemkot terkait hal itu.