Pengukuran 14 Rumah di Lempuyangan Batal, Warga Pasang Badan

Joni mengungkapkan, dia bersedia pindah dari rumah dinas yang diklaim sebagai aset PT KAI bila udah ada keputusan dari Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah di Stasiun Lempuyangan.

Apalagi setiap tahun hingga 2019 lalu, mereka masih membayar sewa rumah ke PT KAI.

"Tiap tahun saya bayar uang sewa ke KAI, sampai tahu 2019 saya bayar sekitar Rp 10 juta, tapi setelah itu karena pandemi tidak bisa bayar lagi," ujar Joni seraya memperlihatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) miliknya.

Sementara kuasa hukum warga, Fokki Ardiyanto mengungkapkan dalam pertemuan warga, PT KAI menanyakan sikap warga dalam konteks pengukuran rumah dinas itu Namun karena tidak ada kejelasan dari PT KAI, warga menolak pengukuran tersebut dan akan melakukan langkah hukum

Baca Juga: Tunggu Hasil Mediasi Mangkubumi, Warga RW 01 Lempuyangan Tolak Pengukuran Rumah PT KAI

"Langkah hukumnya, ya, akan dilaksanakan. Jelas bahwa kita ini rakyat Jogja istimewa. Maka pendekatannya harus dengan pendekatan kebudayaan. Semoga itu jadi solusi," ungkapnya.

Secara terpisah Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih yang dikonfirmasi secara singkat menyatakan proses dialog dan sosialisasi masih berlangsung dan sangat dinamis.

"Terkait kegiatan pengukuran akan kami cek ke tim terkait," ujarnya.

Menurut Feni, terdapat 13 rumah dinas yang berada dalam kawasan Emplasemen Stasiun Lempuyangan. Hingga saat ini rumah-rumah tersebut masih tercatat sebagai aset bangunan PT KAI.

Bahkan rumah-rumah yang merupakan cagar budaya tersebut dapat dipergunakan untuk penunjang operasional kereta api. Karenanya penataan Stasiun Lempuyangan perlu segera dilakukan.

Baca Juga: Sultan HB X Angkat Bicara, Polemik Penggusuran Warga Lempuyangan Dibawa ke Keraton

Kontributor : Putu Ayu Palupi