'Ora Tak Kasih Tahu Sekarang' Sekda DIY Bungkam Soal Jadwal Baru Pengosongan ABA

SuaraJogja.id - Pengosongan kawasan Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) nampaknya akan ditunda.

Sebab meski tenggat waktu sewa sudah berakhir pada Senin (28/4/2025), verifikasi jumlah juru parkir (jukir) dan pedagang di kawasan tersebut belum juga selesai dilakukan.

"Pasti ora tak kasih tahu sekarang. Itu semua sudah di tangannya Bu Kepala Dinas Perhubungan. Rencana-rencana kita sudah ada," papar Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin Siang.

Menurut Beny validitas data sangat penting untuk menentukan langkah relokasi pedagang dan jukir. Namun hingga kini Pemda DIY masih belum menerima data lengkap dari pengelola ABA.

Pemda DIY sendiri tidak ingin gegabah dalam penataan kawasan ABA sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan bagian dari program Sumbu Filosofi. Penataan harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang berkembang.

"Data itu sangat penting. Sekarang ini, datanya kan juga belum sepenuhnya diberikan. Tapi kan dialog itu bisa dilakukan. Dialog itu harus sepadan. Jadi kalau sudah sepadan, sudah satu frekuensi dengan dasar pemerintahan kita, kita tidak boleh ngakali. Enggak boleh, wanti-wantine Pak Gubernur," paparnya.

Beny menambahkan, proses penataan dilakukan dengan pendekatan dialogis dan bertahap. Karenanya Pemda memastikan data riil penghuni ABA sebelum kebijakan dilaksanakan sepenuhnya.

Pemda DIY juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta karena wilayah ABA berada dalam otoritas kota dalam pendataan tersebut. Selain itu berkonsultasi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

"Kita kan masih terus melaksanakan dialog-dialog, supaya keputusan yang diambil itu jadi keputusan terbaik. Kita tidak akan meninggalkan dialog dengan teman-teman yang di ABA. Kami juga berkonsultasi dengan Pak Gubernur, supaya pembinaan-pembinaan yang sementara ini dilakukan tetap berjalan dengan sangat baik," kata dia.

Baca Juga: Drama TKP ABA Jogja, Sewa Habis, Pedagang dan Jukir Ngotot Tolak Relokasi

Beny mengakui, dinamika dalam proses penataan merupakan hal yang wajar. Berdasarkan pengalaman saat penataan kawasan Teras Malioboro, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang juga diwarnai hiruk-pikuk.

Pengalaman lain seperti penanganan persoalan sampah di kabupaten/kota juga membuktikan bila persoalan pelik bisa diselesaikan melalui kesadaran bersama. Karenanya dialog dikedepankan agar ada solusi terbaik.

"Tentu dinamika itu akan terus terjadi. Seperti dulu waktu kita punya pengalaman di Teras Malioboro. Itu kan dinamikanya juga, hiruk-pikuknya juga terjadi. Ya enggak apa-apa. Kita boleh cepat, tapi kita nata [menata] ke dalam dulu, supaya bisa didialogkan lagi ke depannya. Tentu saja hasilnya tidak akan memuaskan semua pihak. Itu pasti," katanya.

Secara terpisah pengelola parkir ABA, Doni Ruliyanto mengungkapkan, pengelola memang belum menyerahkan data jukir dan pedagang kepada Dishub DIY. Hal ini dilakukan karena belum ada kejelasan terkait relokasi jukir dan pedagang.

"Sampai sore hari ini belum ada kabar [pengosongan ABA], belum ada info untuk pertemuan dengan.
Dinas Perhubungan DIY. Kami juga belum menyerahkan data terbaru jukir dan pedagang," paparnya.

Namun dari data terakhir yang dimiliki pengelola , saat ini ada 95 jukir di TKP ABA. Sedangkan jumlah pedagang mencapai 247 orang.

Mereka sengaja belum menyerahkan data terbaru jukir dan pedagang ke Dishub DIY. Sebab selama audisi, belum ada solusi sesuai yang diinginkan jukir dan pedagang.

"Ya kan selama ini kan juga apa kita audisi kita, rembugan kan belum ada jalan keluar, solusi. Kan belum ada solusi ya jelas yang kepastiannya. Kami inginnya juga yang namanya relokasi juga serentak kok. Ya penataan kan kalau memang ini relokasi ya itu tadi, kita ya pindahnya serentak," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi