Demi Makan Gratis, Belanja Modal Dikurbankan? Ekonom Ungkap Bahaya Program Prabowo Bagi Investasi Jangka Panjang

"Kita harus sadar solusi kebijakan di negara manapun pasti dipengaruhi kepentingan politik. Tapi ini bukan berarti kita mengabaikan pentingnya desain yang berbasis data dan evidence-based policy," paparnya.

Sekar menyarankan agar pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat terhadap pelaksanaan program MBG.

Selain itu membuka ruang untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan.

Ia menekankan bahwa manfaat besar hanya akan tercapai jika kebijakan dijalankan dengan efisien dan akuntabel. Jangan hanya MBG jadi proyek besar dengan hasil yang minim.

Baca Juga: Resmikan SPPG di Sleman, Cak Imin Dorong BUMDes Jadi Pilar Ekonomi Makan Bergizi Gratis

"Jika benar-benar ingin memberikan manfaat yang besar, maka kebijakan seperti MBG harus punya dasar data yang kuat, desain program yang baik, dan evaluasi berkala," katanya.

Sementara di Jakarta, Badan Gizi Nasional (BGN) justru berencana membangun 1.542 unit SPPG baru.

SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi.

Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra MBG. Ke depan, BGN membangun 1.542 unit SPPG baru.

Baca Juga: Jatah Makan Bergizi Gratis Jadi Menu Buka Bersama, Inovasi Ramadan di Sekolah Gunungkidul

Untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 Triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.