Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya

Dana tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah secara pribadi, yang sering kali mencapai puluhan miliar untuk kampanye, logistik, dan dukungan politik.

"Setiap pilkada menghabiskan uang puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Pileg juga demikian. Dan setelah itu, banyak terjadi konflik. Tetangga bisa ribut karena beda pilihan, kader separtai saling lapor. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal stabilitas sosial," tandasnya.

Bahlil menyebutkan jika sistem politik tidak segera dievaluasi, maka demokrasi akan semakin eksklusif hanya untuk mereka yang punya kekuatan modal besar.

Untuk itu dalam forum Musda tersebut, Bahlil menegaskan Partai Golkar akan menjadi partai pertama yang menawarkan gagasan reformasi sistem politik kepada pemerintah, jika partai-partai lain belum mengambil langkah serupa.

Baca Juga: Pernyataan Sikap Prodi Ilmu Komunikasi UMY Atas Upaya Intimidasi terhadap Redaksi TEMPO

Meski belum merinci bentuk sistem baru yang diusulkan, Bahlil menegaskan proses kajian masih berjalan dan akan disampaikan pada waktu yang tepat.

"Kami sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa Golkar siap memulai. Kalau partai lain belum bergerak, biarlah kami yang mengawali. Ini demi sistem politik yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada rakyat," ungkapnya.

Golkar Terbuka Jokowi Dipinang PSI

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menanggapi isu yang tengah ramai diperbincangkan, yakni kemungkinan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dipinang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebagai tokoh yang dikenal dekat dengan Presiden, Bahlil menyatakan Golkar adalah partai terbuka yang siap menerima siapa pun tokoh bangsa, termasuk Jokowi.

Baca Juga: Survei: Mayoritas Pemenang Pilkada 2024 Sudah Terprediksi Jauh Sebelum Pemilihan Dilakukan

Apalagi Golkar adalah partai yang inklusif. Satu-satunya partai yang tidak mengenal bos negara karena bosnya adalah rakyat.

"Siapa pun warga negara yang ingin bergabung, termasuk tokoh besar seperti Pak Jokowi, kami terbuka. Bukan hanya pintu, jendela dan pagar pun kami buka, selama sesuai mekanisme partai," katanya.

Terkait musda kali ini, Bahlil menyampaikan apresiasinya terhadap DPD Golkar DIY yang dinilai berhasil meningkatkan kursi legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Meski baru satu kursi di DPR RI, suara Golkar di DIY mengalami kenaikan signifikan.

Ia menekankan target ke depan adalah meningkatkan jumlah kursi di semua tingkatan. Selain itu memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat desa.

"Kita tidak bisa bertarung di 2029 jika kecamatan dan desa tidak aktif. Konsolidasi internal harus dijalankan. Dan yang paling penting, Partai Golkar harus adaptif menghadapi pemilih muda yang pada 2029 mencapai 73 persen dari total pemilih," tegasnya.