Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya

SuaraJogja.id - Partai Golkar mengusulkan reformasi sistem politik dan pemilu nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebab sistem pemilu dan pilkada yang sudah-sudah menghabiskan biaya yang sangat mahal.

"Padahal setiap lima tahun sekali, pemilu dan pilkada harus diselenggarakan," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar DIY di Yogyakarta, Minggu (18/5/2025).

Hadir dalam acara tersebut sejumlah wakil menteri dari Partai Golkar dan jajaran pengurus Golkar pusat dan daerah. Selaim itu turut dihadir Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Baca Juga: Pernyataan Sikap Prodi Ilmu Komunikasi UMY Atas Upaya Intimidasi terhadap Redaksi TEMPO

Menurut Menteri ESDM tersebut, sistem demokrasi di Indonesia saat ini tak hanya mahal namun juga cenderung kompleks.

Untuk itu perlu disederhanakan agar tidak menghambat tujuan utama bernegara dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Partai Golkar saat ini sedang mengkaji dan mencari formulasi yang tepat untuk sistem demokrasi Indonesia.

Sebab bila demokrasi terlalu mahal, maka akan membuat tujuan bernegara seperti keadilan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan sulit diwujudkan.

"Demokrasi [mestinya] hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir," ujarnya.

Baca Juga: Survei: Mayoritas Pemenang Pilkada 2024 Sudah Terprediksi Jauh Sebelum Pemilihan Dilakukan

Bahlil menambahkan, biaya politik yang tinggi berpotensi melahirkan praktik-praktik tidak sehat.

Sebut saja politik uang, konflik antarkader, hingga polarisasi sosial di akar rumput.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan KPU, Pemilu 2024 yang lalu diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp76 Triliun untuk tingkat nasional saja.

Belum termasuk pembiayaan tambahan oleh partai politik dan calon legislatif yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah bila ditotal.

Sementara itu, setiap pilkada serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 25-30 Miliar per daerah.

Angka ini bahkan lebih untuk daerah dengan jumlah pemilih besar.

Dana tersebut belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah secara pribadi, yang sering kali mencapai puluhan miliar untuk kampanye, logistik, dan dukungan politik.

"Setiap pilkada menghabiskan uang puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Pileg juga demikian. Dan setelah itu, banyak terjadi konflik. Tetangga bisa ribut karena beda pilihan, kader separtai saling lapor. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal stabilitas sosial," tandasnya.

Bahlil menyebutkan jika sistem politik tidak segera dievaluasi, maka demokrasi akan semakin eksklusif hanya untuk mereka yang punya kekuatan modal besar.

Untuk itu dalam forum Musda tersebut, Bahlil menegaskan Partai Golkar akan menjadi partai pertama yang menawarkan gagasan reformasi sistem politik kepada pemerintah, jika partai-partai lain belum mengambil langkah serupa.

Meski belum merinci bentuk sistem baru yang diusulkan, Bahlil menegaskan proses kajian masih berjalan dan akan disampaikan pada waktu yang tepat.

"Kami sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa Golkar siap memulai. Kalau partai lain belum bergerak, biarlah kami yang mengawali. Ini demi sistem politik yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada rakyat," ungkapnya.

Golkar Terbuka Jokowi Dipinang PSI

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menanggapi isu yang tengah ramai diperbincangkan, yakni kemungkinan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dipinang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebagai tokoh yang dikenal dekat dengan Presiden, Bahlil menyatakan Golkar adalah partai terbuka yang siap menerima siapa pun tokoh bangsa, termasuk Jokowi.

Apalagi Golkar adalah partai yang inklusif. Satu-satunya partai yang tidak mengenal bos negara karena bosnya adalah rakyat.

"Siapa pun warga negara yang ingin bergabung, termasuk tokoh besar seperti Pak Jokowi, kami terbuka. Bukan hanya pintu, jendela dan pagar pun kami buka, selama sesuai mekanisme partai," katanya.

Terkait musda kali ini, Bahlil menyampaikan apresiasinya terhadap DPD Golkar DIY yang dinilai berhasil meningkatkan kursi legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Meski baru satu kursi di DPR RI, suara Golkar di DIY mengalami kenaikan signifikan.

Ia menekankan target ke depan adalah meningkatkan jumlah kursi di semua tingkatan. Selain itu memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat desa.

"Kita tidak bisa bertarung di 2029 jika kecamatan dan desa tidak aktif. Konsolidasi internal harus dijalankan. Dan yang paling penting, Partai Golkar harus adaptif menghadapi pemilih muda yang pada 2029 mencapai 73 persen dari total pemilih," tegasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar DIY periode 2020-2025, Gandung Pardiman mengungkapkan, dalam musda kali ini, para kader Partai Golkar dari berbagai wilayah berkumpul untuk meneguhkan komitmen kebersamaan dan mengevaluasi langkah strategis partai ke depan.

Musda bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal partai.

"Musda ini adalah panggung penyatuan. Kita hadir bukan untuk saling menunjukkan kekuatan, tapi untuk menyatukan langkah demi kemenangan Partai Golkar ke depan," ujarnya.

Gandung mengingatkan seluruh kader agar tidak terjebak dalam ego kelompok maupun kegiatan di luar garis organisasi.

Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Musda harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Gandung menegaskan bahwa Golkar siap menghadapi kontestasi politik ke depan, termasuk Pilkada, dengan soliditas dan strategi matang.

"Kita harus disiplin organisasi. Jangan ada gerakan tambahan yang justru memecah belah. Kalau ingin besar, kita harus bersatu dalam garis perjuangan resmi partai," tegasnya.

Musda Golkar DIY ini dijadwalkan berlangsung hingga Senin (19/5/2025), dengan agenda utama pemilihan Ketua DPD dan perumusan program strategis lima tahun ke depan.

Musda kali ini juga diwarnai dengan sejumlah evaluasi program kerja dan penguatan struktur organisasi di tingkat daerah.

Kader Partai Golkar, Singgih Januratmoko dalam musda kali ini terpilih menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar DIY yang akan menggantikan Gandung.

Singgih selama ini dikenal menjabat anggota Komisi VI DPR RI.

"Mari kita buktikan bahwa Partai Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang dekat dengan rakyat dan siap membawa perubahan positif," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi