Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya

SuaraJogja.id - Partai Golkar mengusulkan reformasi sistem politik dan pemilu nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebab sistem pemilu dan pilkada yang sudah-sudah menghabiskan biaya yang sangat mahal.

"Padahal setiap lima tahun sekali, pemilu dan pilkada harus diselenggarakan," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar DIY di Yogyakarta, Minggu (18/5/2025).

Hadir dalam acara tersebut sejumlah wakil menteri dari Partai Golkar dan jajaran pengurus Golkar pusat dan daerah. Selaim itu turut dihadir Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Baca Juga: Pernyataan Sikap Prodi Ilmu Komunikasi UMY Atas Upaya Intimidasi terhadap Redaksi TEMPO

Menurut Menteri ESDM tersebut, sistem demokrasi di Indonesia saat ini tak hanya mahal namun juga cenderung kompleks.

Untuk itu perlu disederhanakan agar tidak menghambat tujuan utama bernegara dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Partai Golkar saat ini sedang mengkaji dan mencari formulasi yang tepat untuk sistem demokrasi Indonesia.

Sebab bila demokrasi terlalu mahal, maka akan membuat tujuan bernegara seperti keadilan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan sulit diwujudkan.

"Demokrasi [mestinya] hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir," ujarnya.

Baca Juga: Survei: Mayoritas Pemenang Pilkada 2024 Sudah Terprediksi Jauh Sebelum Pemilihan Dilakukan

Bahlil menambahkan, biaya politik yang tinggi berpotensi melahirkan praktik-praktik tidak sehat.

Sebut saja politik uang, konflik antarkader, hingga polarisasi sosial di akar rumput.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan KPU, Pemilu 2024 yang lalu diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp76 Triliun untuk tingkat nasional saja.

Belum termasuk pembiayaan tambahan oleh partai politik dan calon legislatif yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah bila ditotal.

Sementara itu, setiap pilkada serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 25-30 Miliar per daerah.

Angka ini bahkan lebih untuk daerah dengan jumlah pemilih besar.