Marak Bendera One Piece Berkibar jelang HUT RI, Pakar Sebut Bentuk Rasa Muak Rakyat pada Negara

SuaraJogja.id - Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-80, gelombang ekspresi tak biasa menyapu ruang publik.

Di sosial media (sosmed) ramai warga mengibarkan bendera bajak laut ala One Piece yang bergambar tengkorak bertopi jerami selain Sang Saka Merah Putih.

Di Yogyakarta, penjualan bendera ini bahkan sudah marak di marketplace dan sosial media (sosmed).

Alih-alih bentuk humor atau budaya populer, sejumlah pihak menyebut aksi tersebut sebagai bentuk protes rakyat terhadap negara.

Tindakan simbolik yang memuat kemuakan, kekesalan, ini disebut sebagai pesan kuat rakyat pada pemerintah akan nasionalisme bukan milik negara, tapi milik rakyat.

Pakar hukum UIN Sunan Kalijaga, Gugun El Guyanie menyatakan, fenomena ini muncul di tengah kecemasan publik atas arah kebijakan negara yang dianggap semakin otoriter dan kacau.

"Simbol bajak laut itu bukan sekadar budaya pop. Ia merepresentasikan rasa muak terhadap kekuasaan yang represif. Luffy itu perlawanan terhadap tirani. Maka saat rakyat kibarkan benderanya, itu bukan sekadar fandom tapi itu narasi politik," paparnya, Jumat (1/8/2025).

Menurut Gugun, tindakan pengibaran bendera One Piece bukan tanpa makna.

Di balik lambang tengkorak dan topi jerami, tersimpan ekspresi nasionalisme rakyat yang mulai jengah terhadap wajah pemerintahan yang dinilai makin tidak aspiratif dan cenderung otoriter.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Resmi Perkenalkan Skuad Super League, Usung Semangat 'Sak Sukmamu Sak Jiwamu'

Pengibaran bendera fiksi ini mencerminkan respons simbolik masyarakat terhadap rezim yang tak lagi mendengarkan suara rakyat.

Gelombang ketidakpuasan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap menyakiti rakyat.

Sebut saja pemblokiran rekening warga, penguasaan tanah masyarakat tanpa dialog, hingga intervensi dalam proses hukum melalui kebijakan amnesti dan abolisi.

Semuanya membentuk pola kekuasaan yang semakin menjurus ke arah otoritarianisme.

"Kebijakan pemerintah hari ini justru yang memecah belah bangsa. Misalnya dalam pengambilalihan tanah milik rakyat yang dianggap tidak produktif, tetapi dilakukan sepihak tanpa persetujuan dan partisipasi masyarakat," kata dia.

Isu amnesti dan abolisi, lanjut Gugun juga dianggap mencederai supremasi hukum.

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pengampunan kepada tokoh politik tertentu dalam dugaan tindak pidana korupsi dianggap melemahkan kepercayaan masyarakat akan pemberantasan korupsi di negara ini.

"Kalau ini dilakukan atas dasar like and dislike, maka pemerintah sedang bermain-main dengan hukum. Ini bukan lagi soal rekonsiliasi, tapi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi," tandasnya.

Karenanya fenomena pengibaran bendera bajak laut di anime One Piece, bukanlah bentuk penghinaan terhadap negara.

Gugun menyebut hal itu sebagai cara rakyat menyampaikan pesan mereka bosan diberi ceramah soal nasionalisme sementara elit justru abai terhadap makna sejatinya.

"Rakyat tidak perlu diajari nasionalisme. Justru pemerintah yang harus belajar dari rakyat tentang makna sejati cinta tanah air dengan mendengarkan, melibatkan, dan melindungi," kata dia.

Komentar Dasco Tak Beralasan

Terkait komentar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut, pengibaran bendera One Piece mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, Gugun menyebut hal itu tidak beralasan.

Dalam konteks ini, lanjut Gugun, simbol bajak laut bukan melulu tentang pemberontakan.

Namun tentang perjuangan melawan kekuasaan yang sewenang-wenang sebagaimana yang tercermin dalam karakter-karakter fiksi yang kini justru lebih dipercaya ketimbang tokoh-tokoh nyata di pemerintahan.

Di tengah kekecewaan terhadap runtuhnya oposisi dan menyusutnya ruang kritik, bendera-bendera alternatif seperti ini menjadi medium komunikasi dalam cara lain.

Selain itu ekspresi frustrasi rakyat akan kebijakan rezim Prabowo menjadi salah satu di dalamnya.

"Ini juga sindiran tajam bila nasionalisme tidak bisa dimonopoli oleh negara," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi