PBB di Pati Naik 250 Persen, Wamenkeu Anggito Abimanyu: "Itu Urusan Daerah, Bukan Kami"

SuaraJogja.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu angkat bicara soal polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Anggito mengungkapkan bahwa persoalan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah.

"Saya enggak tahu, itu kan kewenangan daerah. Jadi harusnya ya diselesaikan di level daerah masing-masing," kata Anggito saat ditemui awak media di UGM, Kamis (7/8/2025).

Disampaikan Anggito, kebijakan terkait kenaikan pajak daerah seperti PBB-P2 memang bukan berada di tangan pemerintah pusat.

Melainkan merupakan hasil keputusan pemerintah kabupaten yang kemudian dievaluasi oleh pemerintah provinsi.

"Saya nggak tahu ya persisnya karena itu kan dievaluasi sama provinsi ya. Jadi provinsinya harus bisa mengevaluasi itu," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan fiskal daerah dilakukan secara bertingkat.

Termasuk dalam hal ini pemerintah provinsi sebagai pihak pertama yang melakukan evaluasi terhadap keputusan kabupaten/kota.

Kemenkeu, kata Anggito, tetap terlibat dalam proses evaluasi, namun bukan sebagai pelaksana utama.

Baca Juga: Lebih dari 5.000 Karyawan Terancam PHK, PHRI DIY Tuntut Relaksasi Pajak

Melainkan proses itu berjalan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tetap berjenjang ya, harusnya ke provinsi. Itu kan kewenangan daerah dan kewenangan daerah itu ada mulai dari kabupaten lalu ke provinsi," ucapnya.

"Kalau ada evaluasi, dilakukan provinsi. Provinsinya dilakukan [evaluasi] oleh Kemendagri. Nah kita merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan bersama-sama Kemendagri," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Anggito menegaskan bahwa Kemenkeu secara umum melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal di seluruh daerah, termasuk soal pajak.

Evaluasi tersebut dilakukan secara rutin, bukan hanya karena adanya polemik.

"Kita selalu mengevaluasi seluruh kebijakan-kebijakan dan seluruh pelaksanaan kebijakan secara rutin reguler dan lalu kita evaluasi ya," pungkasnya.

Keputusan Bulat Bupati Pati

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan sikapnya tidak akan goyah terkait kenaikan PBB-P2 itu.

Ia membantah keras narasi yang menyebut dirinya menantang warga setelah sebuah potongan video menjadi viral.

Menurut Sudewo, pernyataannya dalam video tersebut bukanlah arogansi, melainkan penegasan atas tekad bulatnya untuk mendorong kemajuan daerah.

"Silakan demo. Kalau sampai kalimat kata-kata seperti itu, saya yang kemarin, 5.000 silakan, 50.000 silakan itu saya bukan menantang rakyat. Saya hanya menegaskan keputusan saya dalam hal ini sudah bulat untuk pembangunan rakyat, itu sudah tepat bukan kalimat tantangan," tegas Sudewo dalam klarifikasinya, Kamis (7/8/2025).

Ia kembali menekankan bahwa mustahil baginya menantang rakyat yang telah memilihnya. Kebijakan ini, menurutnya, telah melalui pertimbangan yang matang.

"Saya hanya menegaskan keputusan saya dalam hal ini sudah bulat untuk pembangunan rakyat, itu sudah tepat bukan kalimat tantangan. Saya tidak menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang. Jadi itu hanya keputusan yang tepat," ujarnya.

Kebijakan menaikkan tarif PBB-P2 ini diambil setelah 14 tahun tidak ada penyesuaian.

Akibatnya, pendapatan dari sektor ini mandek di angka Rp29 miliar per tahun, jauh di bawah potensi yang ada.

"Kabupaten Pati itu lebih besar dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi pendapatan PBB kita jauh di bawah mereka. Ini tidak sebanding dengan potensi yang kita miliki," kata Sudewo.

Sudewo memastikan, kenaikan PBB ini bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek prioritas, mulai dari infrastruktur, pembangunan rumah sakit, hingga dukungan untuk sektor pertanian dan perikanan.