DIY Genjot Gerakan Pangan Murah: Beras SPHP Baru Tersalur 20 Persen

SuaraJogja.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang tersebar di 78 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Program ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang realisasinya masih tergolong rendah.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengungkapkan bahwa dari target penyaluran beras SPHP di DIY sebesar 61,4 ribu ton untuk periode Juli–Desember 2025, baru sekitar 12,7 ribu ton atau 20 persen yang terealisasi.

"Dengan adanya 78 titik GPM yang dijalankan secara serempak, kami optimistis penyaluran beras SPHP bisa lebih maksimal," ujar Maino dikutip Minggu (28/9/2025).

Ia menambahkan, secara nasional, distribusi beras SPHP juga masih rendah.

Dari target 1,3 juta ton, baru sekitar 233 ribu ton atau 15,5 persen yang berhasil disalurkan.

"Catatan kami menunjukkan realisasi masih sangat rendah, sehingga perlu upaya bersama untuk meningkatkannya," jelasnya.

Maino menegaskan, GPM merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025, inflasi nasional tercatat 2,31 persen, sedangkan DIY sedikit lebih tinggi yakni 2,33 persen.

Baca Juga: Geledah Rumah Mantan Kepala Diskominfo Sleman, Kejati Sita Innova dan Koleksi Jam Tangan Mewah

"Secara nasional, komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah bawang merah, beras, dan ikan. Sementara di DIY, faktor utamanya tomat, cabai rawit, dan telur,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan bahwa peluncuran GPM ini menjadi pembuka dari rangkaian kegiatan yang akan digelar hingga Desember 2025.

Menurutnya, GPM di DIY melibatkan 12 produsen dan distributor pangan yang membawa sedikitnya 8,55 ton bahan pangan pokok.

Selain itu, program ini juga menyasar 100 kelompok tani dari empat kabupaten sebagai penerima manfaat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan)