- Maxride yang beroperasi di DIY belum kantongi izin
- Dishub DIY dan Kota Jogja justru lempar tanggungjawab terkait siapa yang akan bertindak
- Pemerintah Kabupaten/Kota diminta membuat aturan untuk kendaraan roda 3 ini
SuaraJogja.id - Kendaraan roda tiga Maxride di DIY masih saja beroperasi di Yogyakarta meski dinyatakan tidak memiliki izin resmi.
Bahkan jumlahnya makin bertambah di kawasan perkotaan.
Persoalan ini terjadi karena adanya tarik ulur kewenangan di tingkat Dinas Perhubungan (Dishub) DIY dan Dishub Kota Yogyakarta.
Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti mengklaim persoalan perizinan dan penertiban menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
"Perijinan [Maxride] kan di kabupaten dan kota. Kalau belum ada perizinan memang harus dilakukan penertiban," ujar Erni di Yogyakarta, Selasa (30/9/2025).
Menurut Erni, kabupaten/kota yang harus mengeluarkan surat edaran untuk tidak mengizinkan Maxride di wilayah masing-masing.
Sebab kendaraan roda tiga seperti itu hanya boleh melintas di jalan lokal atau jalan lingkungan.
"Jadi tentu saja mereka yang harus melakukan penertiban. Tapi saya belum tahu apakah sudah ada sosialisasi atau belum. Itu kan kewenangannya ada di kabupaten-kota yang harus mengatur," tandasnya.
Karena itu, Erni minta penertiban seharusnya dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kabupaten/kota, mulai dari sosialisasi, pendekatan hingga penindakan langsung.
Baca Juga: Lampu Merah Bebas Pengamen? Jogja Siapkan Jurus Jitu 'Zero Gepeng'
Sebab Pemda DIY hanya bisa melakukan koordinasi dan mengingatkan.
"Kabupaten-kota harus melakukan sesuai kewenangannya masing-masing," tandasnya.
Erni menambahkan, selain belum berijin, legalitas kendaraan Maxride juga belum jelas.
Kendaraan tersebut mestinya berplat kuning alih-alih putih atau hitam.
"Sebaiknya kita menggunakan kendaraan yang berizin. Itu harusnya plat kuning. Tapi yang beredar saat ini masyarakat masih pakai pelat putih, bahkan pelat hitam milik PT Maxride sendiri," katanya.
Erni pun menyayangkan sikap perusahaan yang tetap menjual dan menyewakan kendaraan meski sudah melanggar aturan di DIY. Padahal sejak awal perusahaan tersebut sudah diingatkan, tapi belum diindahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Vonis Mati 6 Bulan Tak Runtuhkan Pram: Dipecat 4 Kali, Kini Lawan Stigma HIV
-
Langkah Nyata Dukung Akses Keuangan, BRI Perkenalkan Fitur Tarik Tunai Saldo GoPay di ATM & CRM
-
Lagi! Pencurian Gamelan Terjadi di UGM, Diduga Pelaku yang Sama Beraksi di Kampus Lain
-
Campak di DIY Masih Mengancam, 112 Kasus Ditemukan, Dinkes Percepat Vaksinasi untuk Cegah Penularan
-
Dari Jalanan ke Sawah, Kisah Petani Punk Gunungkidul yang Kini Pasok Dapur MBG