Kunjungan ke UGM, Megawati Ragukan Data Sejarah Penjajahan dan Jumlah Pulau Indonesia

SuaraJogja.id - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta generasi muda memahami lebih luas wawasan geopolitik dan sejarah bangsa.

Hal itu disampaikan Megawati saat menyambangi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka menghadiri workshop bertajuk Pengelolaan Biodiversitas dan Penguatan HKI untuk Masa Depan Berkelanjutan: Sinergi UGM-BRIN.

Setidaknya ada dua hal yang Megawati singgung dalam kesempatan itu. Pertama mengenai sejarah dan data tentang bangsa Indonesia.

Menurut perempuan yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu ada beberapa data janggal.

Namun hanya segelintir saja yang mempertanyakannya.

"Saya merasa tidak terima ketika selalu dibilang Indonesia ini jajahnya 3,5 [abad]. Mudah-mudahan ada sudah yang menulis katanya. Saya bilang ke ahli-ahli sejarah bahwa harus betul ada bukti saya tidak mau [tidak jelas]," kata Megawati, di Balai Senat UGM, Rabu (1/10/2025).

Berdasarkan sejarah yang ia kumpulkan, ada perbedaan hitungan ketika melihat bangsa Eropa terutama Belanda ketika masuk ke nusantara.

"Itu itungannya memotongnya seharusnya dulu Belanda masuk sini itu bukan sebagai pemerintahan lho tapi sebagai pedagang. Itu sekilas urusan sejarah," tandasnya.

Hal kedua yang disinggung Megawati yakni soal jumlah keseluruhan pulau yang ada di Indonesia.

Baca Juga: Megawati ke UGM: Soroti Biodiversitas dan Masa Depan Berkelanjutan

Sejauh ini data pemerintah menyebut ada 17 ribu pulau.

"Katanya selalu pulau-pulau kita itu jumlahnya 17 ribu, tapi kok saya enggak percaya. Saya ingin itu [jumlah pulau] diulang [dihitung ulang]," ungkapnya.

Menurut Megawati, jumlah pulau Indonesia bisa lebih banyak.

Terlebih dengan perubahan iklim, geografis, juga fenomena global warming yang masih sehingga berpotensi menutup pulau-pulau kecil Indonesia.

Kendati demikian, Putri Bung Karno itu bersyukur sebab para pendiri bangsa telah mengantisipasi hal itu dengan Deklarasi Djuanda, terkait dengan batas wilayah laut Indonesia.

Sebab jika dibiarkan begitu saja, hilang atau tenggelamnya pulau bisa berdampak pada berubahnya batas wilayah negara.

Oleh sebab itu adanya Deklarasi Djuanda membuat, pulau-pulau yang tertutup air tidak lantas dinyatakan tenggelam atau hilang begitu saja.

"Nantinya tidak ada pulau yang dinyatakan sebagai tenggelam meskipun tertutup [air]. Karena apa? Secara politically, kalau sudah hilang maka garis batas itu bisa maju atau bisa terus mundur," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang turut ke UGM menyatakan bahwa, rangkaian kunjungan Megawati ke UGM ini untuk membawa pesan tentang pelestarian lingkungan.

Sekaligus membangun kesadaran publik lebih luas guna mengoptimalkan setiap produk pengetahuan melalui riset dan inovasi.

"Sebagai bangsa kita harus selalu mengedepankan riset dan inovasi, budaya itu harus tumbuh agar produk pengetahuan bangsa ini berkembang," kata Hasto.

Disampaikan Hasto kekayaan karya sastra dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia sangat berpotensi menjadi modal untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat.

"Tentu saja, ada pesan penting yaitu jangan lupa, dipatenkan. Keanekaragaman pangan yang kita miliki harus terdokumentasi baik," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan bahwa arahan Megawati mengenai riset dan inovasi itu telah menjadi perhatian di ranah legislatif khususnya di level Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saat ini DPRD DIY juga sedang membahas Raperda Penyelenggaraan Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah, materi yang disampaikan Bu Megawati dalam forum ini memperkaya perspektif dan bisa menjadi referensi," ucap Eko.