Makan Bergizi Gratis Berujung Maut? Kontroversi Merebak, Program Prabowo di Ujung Tanduk

SuaraJogja.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan di Indonesia kini berada di bawah bayang-bayang kontroversi menyusul serangkaian insiden keracunan massal.

Kasus paling mencolok terjadi di SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Rabu, 24 September 2025, di mana sebanyak 121 siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Kabar duka semakin menyelimuti dengan dugaan meninggalnya seorang siswi bernama Bunga (inisial BR) yang sebelumnya mengonsumsi makanan tersebut.

Meskipun demikian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat dengan tegas membantah adanya keterkaitan langsung antara kematian Bunga dengan menu MBG.

Berdasarkan kronologi Dinkes, Bunga mengonsumsi MBG pada 24 September 2025 dan sempat mengeluh pusing ringan.

Namun, gejala serius baru muncul pada 29 September, yaitu mual, muntah lima kali, sesak napas, hingga kejang dengan mulut berbusa dan wajah sedikit bengkak pada 30 September, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan ke RSUD Cililin.

Jeda waktu yang panjang antara konsumsi MBG dan munculnya gejala parah menjadi dasar bantahan Dinkes.

Camat Cihampelas, Agus Rudianto, dan Kepala Puskesmas Cihampelas, Edah Jubaidah, turut menguatkan dugaan bahwa kematian Bunga kemungkinan bukan disebabkan oleh MBG karena ada kemungkinan konsumsi makanan lain.

"Bisa jadi keracunan, hanya bukan dari MBG. Karena jeda waktunya dari makan MBG jauh, kemungkinan sudah mengonsumsi makanan lain selain MBG yang menyebabkan keracunan itu," ujar Edah dikutip Kamis (2/10/2025)

Baca Juga: Pakar UGM Bongkar Borok Makan Bergizi Gratis: Cacat Sejak Awal, Dirancang untuk Bancakan?

Namun, insiden ini telah mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Program MBG dan Kekhawatiran Publik

Program MBG, yang dikenal sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, kini menghadapi pengawasan ketat.

Insiden di Bandung Barat hanyalah salah satu dari beberapa kasus serupa.

Beberapa laporan menyebutkan lebih dari 300 siswa dari berbagai jenjang di Cipongkor mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG, dan juga terdapat 109 korban keracunan massal di Tasikmalaya.

Bahkan di Yogyakarta sendiri sudah ada 1.000 siswa yang menjadi korban sejak program makan gratis ini bergulir tahun ini.

Beberapa pihak khawatir program ini dijalankan secara terburu-buru, mengabaikan aspek keamanan dan kualitas pangan.

Kekhawatiran ini diperparah oleh laporan mengenai jumlah korban siswa yang mencapai 6.000 orang secara nasional, sebuah angka yang mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam implementasi program.

Seruan Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus kematian siswa di Bandung Barat, terlepas dari bantahan Dinkes, telah memicu seruan keras dari berbagai pihak.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kematian siswa pasca gelombang keracunan massal program MBG tidak boleh diremehkan atau ditutup-tutupi.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh, transparan, dan independen untuk menghindari "narasi pengaburan fakta" di mata publik.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahkan menyatakan bahwa korban keracunan MBG dan guru dapat menuntut ganti rugi dari negara.

Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sendiri mengakui bahwa belum semua dapur penyedia MBG memiliki sanitasi air yang baik, sebuah fakta yang semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam pengawasan kualitas dan kebersihan pangan.

Potensi Kelalaian dan Tanggung Jawab Pengelola Program

Mengingat rentetan insiden keracunan dan pengakuan BGN terkait sanitasi dapur, potensi pengelola program MBG, atau yang disebut sebagai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) atau pihak implementator, menjadi tersangka dalam kasus ini sangat mungkin terjadi.

Kelalaian dalam pengawasan ketat terhadap standar kebersihan, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Jika terbukti ada standar operasional prosedur yang diabaikan atau kurangnya inspeksi rutin yang memadai, pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan program dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Haruskah Program MBG Dihentikan Total?

Dengan adanya kasus keracunan yang dilaporkan mencapai angka ribuan dan insiden kematian yang memicu polemik, pertanyaan besar muncul: perlukah program MBG dihentikan total?

Di satu sisi, tujuan mulia program untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak demi mendukung tumbuh kembang dan pendidikan mereka tidak dapat dinafikan.

Namun, di sisi lain, keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama.

Jika implementasi program terus-menerus diwarnai oleh insiden keracunan akibat pengawasan yang longgar dan kualitas yang tidak terjamin, maka keberlanjutan program ini patut dievaluasi secara serius.

Untuk menyeimbangkan antara tujuan program dan keselamatan siswa, langkah-langkah drastis perlu diambil.

Ini termasuk audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok dan produksi makanan MBG, penerapan standar higienitas yang ketat, pelatihan intensif bagi semua pihak yang terlibat, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Tanpa perbaikan mendasar pada aspek keamanan pangan dan pengawasan, penghentian sementara atau bahkan permanen program MBG mungkin menjadi opsi yang harus dipertimbangkan demi mencegah lebih banyak korban di masa mendatang.