- Keracunan massal siswa setelah menyantap menu MBG masih jadi sorotan
- Kasus yang harusnya tak terjadi justru diduga karena kelalaian penyedia makanan
- Pemda DIY juga menekankan setiap SPPG di DIY harus mengantongi sertifikasi SLHS
SuaraJogja.id - Pemda DIY mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempercepat pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di dapur-dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi meningkatnya kasus keracunan makanan yang belakangan mulai sering terjadi di berbagai wilayah.
Sebab Hingga awal Oktober 2025, dari total 168 SPPG di DIY, baru 16 satuan yang sudah memiliki SLHS.
Sementara sisanya, 152 dapur penyelenggara masih dalam tahap proses pengurusan dan pendampingan.
Padahal dapur-dapur tersebut menjadi penopang utama distribusi makanan bergizi untuk masyarakat, terutama pelajar.
"Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada 16 SPPG yang sudah memiliki sertifikat. Kebetulan Jumat siang kemarin kami, tim Satgas, juga rapat. Sudah ada surat edaran terkait kemudahan dalam pengurusan SLHS itu," papar Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta, Senin (6/10/2025).
Made menyebut, Pemda pun akhirnya meminta SPPG melakukan percepatan sertifikasi melalui langkah kebijakan baru.
Pemda mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar setiap dapur pengelola program MBG tidak lagi menemui kendala administratif dalam pengajuan sertifikat.
Percepatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemda DIY untuk memastikan setiap tahapan pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Baca Juga: Hentikan Pemburu Rente, Guru Besar UGM Nilai Program MBG Lebih Aman Jika Dijalankan Kantin Sekolah
Apalagi tiga syarat utama dalam pengajuan sertifikat tersebut.
Dua syarat pertama berkaitan dengan kelayakan sarana dan proses pengolahan makanan, sementara syarat ketiga menyoroti keterjangkauan masyarakat terhadap makanan bergizi dan aman.
"Kadang-kadang meskipun prosesnya sudah higienis, tetapi pada saat pengemasan mereka tidak memakai, misalnya, masker atau sarung tangan. Hal-hal semacam itu juga jadi perhatian," paparnya.
Menurut Made, saat ini kesadaran terhadap kebersihan personal dan pengemasan masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Padahal kelalaian kecil seperti tidak menggunakan alat pelindung diri saat mengemas makanan bisa berdampak besar terhadap kualitas pangan dan risiko kontaminasi.
Untuk mempercepat pemenuhan syarat higienitas, Pemda DIY bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan lembaga terkait menggelar berbagai pelatihan bagi pengelola SPPG.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai