Data Tak Akurat Bisa Bikin Kebijakan Salah Arah, Warga DIY Diajak Jujur Saat Sensus Ekonomi 2026

SuaraJogja.id - Badan Pusat Statistik (BPS) R akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun ini  dalam rangka memperoleh gambaran menyeluruh kondisi dan struktur perekonomian daerah, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga besar.

Di DIY, sebanyak 4.082 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan di seluruh kabupaten/kota. Secara nasional, lebih dari 251 ribu petugas dilibatkan dalam sensus yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali tersebut.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Teras Maliboro Yogyakarta, Kamis (18/6/2026) menyatakan keakuratan data menjadi kunci utama keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Sebab data yang tidak benar dapat menyebabkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah meleset dari kebutuhan riil masyarakat.

"Kalau datanya salah karena tidak jujur, akibatnya pemerintah dan pemerintah daerah juga salah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang berkualitas berawal dari data yang berkualitas," paparnya.

Karena itu masyarakat dan pelaku usaha di DIY diminta terbuka serta memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas sensus yang melakukan pendataan. Menurut Sonny, ketidakjujuran dalam memberikan informasi akan berdampak pada kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah.

Apalagi DIY memiliki posisi yang istimewa karena memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di Indonesia. Selain itu dikenal sebagai kota pendidikan yang berkontribusi besar terhadap pembangunan manusia maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor pendidikan disebut merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Karenanya sensus ekonomi kali ini dilakukan untuk memetakan kontribusi berbagai sektor ekonomi, termasuk pendidikan, terhadap struktur ekonomi DIY.

"Apalagi, sepanjang 2025, DIY berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen, tertinggi di Pulau Jawa. Capaian tersebut dinilai luar biasa di tengah berbagai tantangan ekonomi global," tandasnya.

Namun berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, lanjut Sonny, kali ini BPS tidak hanya mencatat pelaku usaha formal. Namun juga seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di rumah tangga.

Baca Juga: Cuaca Panas Ekstrem Ancam Kesehatan Anak, Dokter Ingatkan Risiko Heat Stroke

Petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga karena banyak aktivitas ekonomi yang tidak terlihat dari luar. Berdasarkan hasil gladi bersih tahun lalu, BPS menemukan banyak usaha rumahan dan bisnis digital yang berkembang tanpa memiliki papan nama maupun toko fisik.

"Saya pernah bertemu mahasiswa semester satu yang berjualan pakaian melalui TikTok. Keuntungannya bisa mencapai Rp9 juta per bulan. Dari luar rumahnya terlihat biasa saja, tetapi ternyata ada aktivitas usaha yang cukup besar," jelasnya.

Karena itu, rumah yang telah didata nantinya akan diberikan stiker sebagai tanda petugas telah melakukan pencacahan. Namun pendataan kali ini juga memiliki durasi lebih panjang dibanding sebelumnya. 

"Jika biasanya hanya berlangsung sekitar satu bulan, Sensus Ekonomi 2026 dilakukan selama dua setengah bulan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terjangkau," jelasnya.

Sonny menyebut, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS memanfaatkan teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal itu penting karena salah satu aspek paling penting dalam sensus adalah klasifikasi usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

"Misalnya pedagang mainan, industri kimia, kimia dasar, semuanya harus tepat. Tidak boleh salah. Sistem berbasis artificial intelligence akan membantu mengecek apakah kode yang dimasukkan sudah benar atau belum. Kalau salah, harus diulangi," katanya.