Mantan Ketua MK: Dinamika Politik Harus Dirawat Lima Tahun

Jimly menggarisbawahi agar tokoh bangsa dan tokoh agama, mengurangi ujaran kebencian dan mengurangi statemen statemen yang saling menghujat, dan saling ejek.

Chandra Iswinarno
Sabtu, 29 Juni 2019 | 22:36 WIB
Mantan Ketua MK: Dinamika Politik Harus Dirawat Lima Tahun
Mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie. [Suara.com/Rahmad Ali]

SuaraJogja.id - Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Assiddiqie mengatakan meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa pemilu sudah dibacakan. Namun dinamika politik tidak akan selesai begitu saja, tanpa ada rekonsiliasi dari kedua kubu yang berseberangan.

Mantan ketua MK tersebut menambahkan rekonsiliasi harus dilakukan untuk menenangkan massa pemilih kedua kubu. Rekonsiliasi itu nanti harus berjalan secara alami. Sebab, secara hukum sudah selesai dengan putusan MK.

"Akan tetapi dinamika politik sudah tidak serta merta selesai begitu saja. Dinamika politik harus dirawat lima tahun," kata Jimly Sabtu (29/6/2019).

Jimly menambahkan yang terpenting para tokoh bangsa dan tokoh agama, mengurangi ujaran kebencian dan mengurangi statemen statemen yang saling menghujat, dan saling 'ngenyek' (mencibir).

Baca Juga:Jimly ke Milenial: Hidup Kita Kompleks, Jangan Terpaku Satu Idola

Lantaran Kubu yang menang maupun kalah itu sama banyaknya. Dari 178 juta orang pemilih, pihak yang menang meraup suara sekitar 85 juta orang, dan yang kalah sekitar 78 juta itu.

"Suara itu banyak sekali, 78 juta orang ingin ganti presiden itu banyak sekali. Kalau 10 persen saja emosional bahaya, 7 juta orang loh. jadi kita harus sadar itu,"tegasnya.

Menurut Jimly, komunikasi publik memang harus diperbaiki. Yang menang tambah Jimly jangan mencibir yang kalah begitu pula sebaliknya.

"Yang menang tanpa ngasorake dan kalah juga jangan mencibir. Itu penting supaya para pemimpin kita melakukan hal tersebut. Oke, MK sudah selesai move on tapi komunikasi publik harus diperbaiki,"tambahnya.

Selain itu tambahnya, demo di media sosial (medsos) jangan lagi dilakukan supaya demo di jalanan juga tidak dilaksanakan. Sehinggaa demo di darat maupun demo di udara tidak diperlukan lagi.

Baca Juga:Kenapa Jimly Mau Bantu Agustinus, Si Nekat Pemanjat Baliho?

"Gitu loh itu dikurangi dan kita juga kalau ada statement yang 'nganu' jangan baper perasaannya. Namanya kadang-kadang anak muda di Twitter ndak usah ndak usah dibaca, ndak usah ditanggapi gitu loh,"tutupnya.

News

Terkini

Penolakan warga bukan tanpa sebab. Mereka masih menunggu hasil mediasi Penghageng Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta GKR Mangkubumi.

News | 20:19 WIB

UGM menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

News | 18:31 WIB

Meski demikian Sultan akan meminta Sekda DIY untuk berkoordinasi dengan Pemkot terkait hal itu.

News | 17:52 WIB

Disampaikan Andi Sandi, sebelum ada putusan yang final dan berkuatan hukum tetap hak berupa gaji itu tetap akan diterima.

News | 16:06 WIB

Dari mulai pendaftaran, pembayaran biaya kuliah, hingga kelulusan, semuanya tercatat dengan lengkap.

News | 14:37 WIB

UGM adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik.

News | 14:08 WIB

Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan pendistribusian banknotes ini bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

News | 12:00 WIB

Ia merasa prihatin atas situasi yang menurutnya mencederai muruah kampus biru.

News | 11:46 WIB

Isu ijazah palsu Jokowi masih terus menjadi perdebatan meski mantan Wali Kota Solo tersebut tak lagi menjadi Presiden.

News | 10:33 WIB

Perayaan ulang tahun INNSIDE by Melia Yogyakarta digelar di Skydeck Rooftop Pool and Bar.

Lifestyle | 10:15 WIB

Selama menjadi Direktur Utama BSI, Hery mampu membawa bank syariah terbesar di Indonesia tersebut bertransformasi dengan catatan kinerja yang cemerlang.

News | 22:00 WIB

Menurut dia, pada periode April 2025 memang insiden kecelakaan laut karena terseret arus pantai sering terjadi.

News | 20:01 WIB

"Kalau tidak diproses hukum, bisa saja pelaku mengulangi perbuatannya terhadap korban lain".

News | 19:43 WIB

Langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Sleman.

News | 19:15 WIB

Made menyebutkan, Pemda hanya mengatur masalah pengalihan aset dan relokasi parkir.

News | 17:31 WIB
Tampilkan lebih banyak