Tolak RUU KPK, Rektor UII: Presiden Harapan Terakhir Kami

SuaraJogja.id - Universitas Islam Indonesia (UII) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana DPR RI merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penolakan tersebut disampaikan melalui surat yang akan dikirim ke DPR RI dan juga Presiden Jokowi serta diwujudkan pula dalam penandatanganan spanduk sepanjang 60 meter.

"Kami meminta Presiden (Jokowi) tidak mengirimkan surat kepada DPR untuk melaksanakan pembahasan lebih lanjut sehingga dengan demikian KPK bisa kita pertahankan independensinya," ujar Rektor UII, Fathul Wahid ST MSc kepada awak media saat diwawancarai di Fakultas Hukum UII Jalan Taman Siswa No 158, Senin (9/9/2019).

Fathul menambahkan, berdasarkan kajian Pusat Studi Hukum dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum UII, beberapa ketentuan dalam RUU revisi undang-undang KPK terlihat bukan memperkuat tetapi justru melemahkan KPK.

Fathul mencontohkan dalam revisi tersebut, nantinya akan menempatkan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif atau pemerintahan sehingga tidak lagi independen.

"Hal ini akan berpotensi menjadikan KPK sebagai lembaga koordinat pemerintah atau presiden, tidak lagi independen dan karena dapat sesuai rezim yang berkuasa,"ungkapnya

Selain itu Fathul menilai ada kemungkinan usulan tersebut merupakan manuver politik DPR RI untuk memilih capim KPK yang mereka inginkan.

"Sulit untuk mengatakan detailnya seperti apa. Tapi publik berhak untuk curiga," ujarnya.

Lantaran itu, Fathul berharap agar Jokowi menginstruksikan kepada DPR RI untuk menunda pemilihan Capim KPK menunggu DPR RI Periode 2019-2024 dilantik.

"Capim KPK dikirimnya tidak sekarang, nanti saja menunggu DPR yang baru dilantik. Sehingga nanti lebih fresh untuk melihat sehingga capim KPK yang baru sesuai dengan keinginan banyak orang," paparnya

• «
• 1
• 2
• »