"Mereka mencari cara untuk tetap beroperasi, tetap berkegiatan, tetapi dengan seminim mungkin, dengan risiko yang sangat rendah, jadi mungkin tidak ada OTT, tidak ada pemeriksaan yang berartilah, dan seterusnya. Itu dampak jangka pendeknya," kata Oce Madril.
Sementara itu, dampak jangka panjang dari UU KPK yang ia khawatirkan berkaitan dengan Kementerian Perdagangan.
"Ini sekarang sebenarnya orang sudah mulai tidak takut, sudah pesta pora. Salah satu titik krusial rente ekonomi di bidang impor pangan atau impor komoditas-komoditas penting, itu di Kementerian Perdagangan," kata dia.
"Ketika menteri yang lama itu diduga terlibat, kemudian KPK mau masuk di situ, tapi bersamaan dengan RUU KPK yang baru saja diketok oleh DPR, itu petinggi-petinggi Kementerian Perdagangan sudah pesta pora, sudah yakin bahwa mereka menang ketika berkontestasi dengan KPK. Mereka sudah menolak, dipanggil menolak, enggak kasih data," sambung ahli hukum tata negara itu, menambahkan bahwa banyak pihak yang yakin, dengan UU yang baru, KPK akan lumpuh dan tak bisa berbuat banyak untuk memberantas korupsi.
Baca Juga:Balik Balas YLBHI soal Dewas KPK, Fadjroel: Pemerintah Memang Politis
